Sidak Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wuluhan, DPRD Jember Temukan Masalah Pasca Pemutakhiran e-RDKK

SketsaNusantara.id - Pasca pemutakhiran data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pupuk bersubsidi untuk petani, Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kios pupuk di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan.

Sidak ini memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan penerimanya tepat pada sasaran, pasalnya ada beberapa laporan adanya permainan di bawah.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, setelah menerima laporan terkait kelangkaan dan adanya permainan soal penerima pupuk bersubsidi pasca pemutakhiran data, maka dilakukan cek lapangan.

Baca Juga: Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan, DPRD Jember Dukung Optimalisasi Kanal Wadul Gus E

“Kami langsung terjun ke lokasi di salah satu kios pupuk bersubsidi di Desa Glundengan, setelah kita cek ketersediaan pupuk bersubsidi masih ada dan akan datang stoknya lagi,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Selasa 27 Januari 2026.

Ketersediaan pupuk di kios tersebut menurutnya, stok untuk pupuk jenis Urea 77,8 ton dan Phonska 72 ton.

“Tetapi masih terserap untuk Urea sekitar 10 ton dan Phonska 30 ton, karena saat ini memasuki masa tanam 30-40 hari ke depan,” imbuhnya.

Baca Juga: Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani

Selain itu, DPRD Jember memastikan proses pemutakhiran e-RDKK dan ditemukan ada beberapa persoalan yang terjadi.

“Setelah di cek ada beberapa persoalan, termasuk adanya 2 orang yang tidak sesuai dengan SPPT nya, termasuk juga dengan jumlah pupuk yang diterimanya,” paparnya.

Maka dari itu, dari hasil temuan tersebut Candra menegaskan agar Petugas Penyluh Lapangan (PPL) di desa tersebut untuk melakukan verifikasi ulang.

Baca Juga: Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026

“Kami minta tadi kepada PPL untuk mengecek ulang penerima pupuk bersubsidi ini sesuai regulasi, jangan sampai orang yang tidak berhak malah menerima,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, setelah dilakukan verifikasi kembali oleh PPL dan ditemukan kesalahan tersebut maka harus dihilangkan.