2. Menantang Warga
Masih seputar kebijakan kenaikan PBB, Sudewo makin disorot usai melontarkan pernyataan kontroversial terkait rencana demo terhadap kebijakannya.
Dari video yang beredar di media sosial, Sudewo dinilai arogan usai mengucapkan pernyataan yang dianggap menantang warganya.
“Kalau mau nolak, jangan cuma 5.000 orang. Suruh saja 50.00 orang turun, saya tidak akan membatalkan keputusan ini,” ujarnya.
3. Mengubah Hari Sekolah Jadi 5 Hari
Di Bulan Agustus 2025, Sudewo juga sempat diprotes warga lagi-lagi karena kebijakannya.
Sudewo sempat menerapkan kebijakan sekolah 5 hari pada pertengahan 2025 lalu yang disambut protes warga.
Warga menilai, perubahan tersebut dapat mengganggu kegiatan TPQ atau madrasah diniyah yang biasa digelar pada sore hari.
Sudewo kemudian kembali membatalkan kebijakannya dan mengembalikan ke sistem 6 hari sekolah.
4. Sawer Biduan
Sudewo juga sempat dikritik atas tindakannya yang dinilai tak pantas dilakukan, terutama oleh seorang kepala daerah.
Pada Agustus 2025, beredar video lawas Bupati Sudewo tengah menyawer biduan pada acara Sedekah Laut TPI Juwana.
Dalam video berdurasi 33 detik tersebut, terlihat Sudewo yang ikut mendendangkan lagu Terajana sambil membaerikan uang pecahan Rp50 ribu kepada dua biduan.
5. Dilaporkan ke KPK dalam Dugaan Korupsi Proyek DJKA
Artikel Terkait
Kasus Pandji Pragiwaksono Memanas, Mahfud MD dan Arie Kriting Bicara Batas Komedi dan Agama di Indonesia
Warga Desa Jejalenjaya Resah Akibat Kebisingan TOA Masjid, Benarkah Hingga Picu Pindah Rumah?
Fantastis! Segini Jumlah Kekayaan Wali Kota Madiun yang Kena OTT KPK, Harta Maidi Naik Signifikan Sejak Menjabat Jadi Kepala Daerah di era Jokowi
Smartwatch Co-pilot Farhan Rekam Pergerakan Pasca Kecelakaan ATR 42-500, Basarnas: Cybercrime Sedang Mengolah Datanya...
Profil dan Rekam Jejak Maidi, Perjalanan Panjang Mantan Guru yang Naik Kelas Jadi Wali Kota Madiun, Dulu Ajak Lawan Korupsi Kini Terjaring OTT KPK
Uji Materi UU Pers Dikabulkan Sebagian, MK Pastikan Perlindungan Konstitusional Wartawan dari Gugatan dan Sanksi Berlebihan