SketsaNusantara.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan atau OTT pada Minggu, 18 Januari 2026.
Dalam OTT kali ini, dua kepala daerah diamankan, salah satunya Bupati Pati, Sudewo.
Penangkapan Sudewo langsung menyita publik, pasalnya beberapa waktu lalu, Bupati Pati periode 2025-2030 ini sempat disorot usai diduga terlibat kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Dirjen Perkeretaapian (DJKA).
Tak hanya itu, Sudewo juga sempat jadi perbincangan hangat usai didemo oleh warganya hingga dilaporkan ke KPK pada pertengahan 2025 lalu.
Penangkapan Sudewo ini membuat publik kembali menyoroti kasus hingga kontroversi yang melibatkan politisi Partai Gerindra.
Dirangkum tim redaksi, berikut ini deretan kontroversi Sudewo selama menjabat sebagai Bupati Pati
Baca Juga: 3 Fakta Penangkapan Bupati Pati Sudewo, Terjaring OTT KPK hingga Dugaan Kasus yang Menyeretnya
1. Menaikkan Pajak PBB Kabupaten Pati hingga 250 Persen
Pada awal Agustus 2025 lalu, Bupati Sudewo mendadak disorot usai mengumumkan rencananya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pati hingga 250 persen.
Meski rencana tersebut dibatalkan, namun tak membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk menggelar demonstrasi
“Saya nyatakan bahwa kenaikan PBB tersebut akan saya akomodasi untuk diturunkan,” ujar Sudewo dalam keterangan resminya pada 8 Agustus 2025.
Artikel Terkait
Kasus Pandji Pragiwaksono Memanas, Mahfud MD dan Arie Kriting Bicara Batas Komedi dan Agama di Indonesia
Warga Desa Jejalenjaya Resah Akibat Kebisingan TOA Masjid, Benarkah Hingga Picu Pindah Rumah?
Fantastis! Segini Jumlah Kekayaan Wali Kota Madiun yang Kena OTT KPK, Harta Maidi Naik Signifikan Sejak Menjabat Jadi Kepala Daerah di era Jokowi
Smartwatch Co-pilot Farhan Rekam Pergerakan Pasca Kecelakaan ATR 42-500, Basarnas: Cybercrime Sedang Mengolah Datanya...
Profil dan Rekam Jejak Maidi, Perjalanan Panjang Mantan Guru yang Naik Kelas Jadi Wali Kota Madiun, Dulu Ajak Lawan Korupsi Kini Terjaring OTT KPK
Uji Materi UU Pers Dikabulkan Sebagian, MK Pastikan Perlindungan Konstitusional Wartawan dari Gugatan dan Sanksi Berlebihan