AJI Indonesia Tolak Pelaksanaan ADP 2025, Penilaian Tidak Transparan Hingga Rumor ADP Hanya Memberi Penghargaan 1 Tokoh Nasional Saja

Tak pernah terdengar apa saja nominasinya, siapa tim jurinya, bahkan tidak lagi melibatkan para lembaga konstituen, secara tiba-tiba diumumkan bahwa Anugerah Dewan Pers 2025 akan digelar dua hari kedepan, sejak artikel ini diterbitkan.

Hal ini diakui oleh Nany Afrida, Ketua Umum AJI Indonesia.

“Kami tidak tahu bagaimana proses awalnya, tiba-tiba sudah mendapat informasi ADP 2025 akan diselenggarakan Desember ini,” katanya.

Baca Juga: Jaga Privasi Korban, AJI Indonesia Kritik Pelanggaran Etik Media Massa dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual di Gorontalo

Bahkan tersiar kabar bahwa penghargaan ADP tahun ini hanya diberikan kepada seorang tokoh nasional, tanpa memberikan penghargaan pada jurnalis atau media.

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana, menilai proses yang tidak terbuka dapat merusak reputasi ADP yang sejak 2021 dinilai memiliki integritas.

Ia khawatir publik akan menilai ADP tak ada bedanya dengan penghargaan lain yang berbayar.

"Kita mesti jaga integritas Anugerah Dewan Pers. Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi pada Dewan Pers, karena proses yang tidak transparan," ujarnya.

Baca Juga: AJI Indonesia Kecam Dugaan Union Busting yang Dilakukan CNN Indonesia, Desak Pembatalan PHK Sepihak Deklarator Serikat Pekerja

Melalui pernyataan resmi, AJI mendesak beberapa pihak mengambil langkah berikut:

1. Dewan Pers untuk membatalkan pelaksanaan Anugerah Dewan Pers 2025, karena proses yang tidak transparan dan partisipatif. Kembalikan proses ADP seperti semula

2. Dewan Pers sebaiknya fokus pada pemulihan akses dan prasarana bagi jurnalis dan media di 3 provinsi. Di tengah peristiwa bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, penyelenggaraan ADP 2025 lebih bijak jika dibatalkan dan lebih berempati pada kondisi jurnalis dan media yang alami bencana

3. Gubernur Jakarta untuk membatalkan penggunaan ruangan di Balai Kota untuk Anugerah Dewan Pers 2025. Dukungan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada acara ini adalah kurang tepat, karena prosesnya tidak transparan

4. Ke-11 lembaga konstituen Dewan Pers agar duduk bersama untuk menyelamatkan integritas Anugerah Dewan Pers ini.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!