Anggota DPR Serukan Menteri Kehutanan Mundur, Usman Husin Tekan Menteri Raja Juli untuk Meletakkan Jabatan

SketsaNusantara.id - Rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung tegang di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Agenda itu membahas bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera. Situasi rapat memanas sejak awal karena para anggota dewan menilai penanganan pascabencana membutuhkan perhatian lebih serius.

Sorotan disampaikan oleh beberapa anggota Komisi IV. Salah satu kritik paling keras datang dari Usman Husin dari Fraksi PKB.

Baca Juga: Apa itu Merit System? Fedi Nuril Minta Presiden Ganti Menhut Pasca Sumatera Diterjang Banjir dan Longsor, Kinerja Raja Juli Antoni Ramai Jadi Sorotan

Ia menilai bahwa kebijakan kehutanan memiliki kaitan erat dengan bencana yang terjadi. Dalam tanggapannya, ia mempertanyakan kemampuan kementerian dalam mengelola isu kehutanan yang berkaitan dengan risiko banjir.

"Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani," kata Usman saat membuka pernyataannya.

Kritik tersebut berkembang menjadi desakan agar Menteri Kehutanan melepaskan jabatannya. Usman menilai bahwa keberhasilan kementerian dalam menangani masalah kehutanan menjadi kunci penting dalam mitigasi bencana.

Baca Juga: Fedi Nuril Minta Menteri Kehutanan Diganti, Ungkit Kata-Kata Prabowo tentang Merit System: Raja Juli Antoni Ini...

Ia menyatakan bahwa kegagalan dalam menjalankan kebijakan seharusnya mendorong pejabat terkait untuk mempertimbangkan langkah tersebut.

"Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri," tegasnya di ruang rapat.

Dalam penjelasannya, Usman mengungkapkan kembali isu perizinan yang dikeluarkan kementerian dalam periode terakhir. Ia menyebut adanya izin yang tetap diproses meski pemerintah daerah memberi sinyal penolakan.

Contoh yang disampaikan merujuk pada penerbitan izin yang berlangsung pada Oktober dan November meskipun bupati setempat telah meminta penghentian.

Ia mempertanyakan koordinasi antara pusat dan daerah, terutama ketika lahan yang terdampak memiliki potensi risiko tinggi.

Menurutnya, perbedaan keputusan semacam itu harus dikaji lebih mendalam. Ia menilai bahwa sinkronisasi kebijakan merupakan hal penting untuk mencegah dampak lebih luas di lapangan.