SketsaNusantara.id - DPRD Jember mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Jember, untuk membuat sebuah aplikasi pemantauan pekerjaan pemenang lelang.
Hal ini dikarenakan dalam beberapa pekerjaan di tahun 2025, masih banyak sekali pengerjaan fisik yang belum diketahui progresnya.
Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, dari hasil penyelarasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, ada beberapa catatan penting.
"Masing-masing fraksi di DPRD Jember menyoroti terkait dengan serapan yang rendah, hal ini dikarenakan salah satunya soal tender yang berjalan di akhir tahun anggaran," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, 22 November 2025.
Maka dari itu, Ardi menegaskan jika UKPBJ harus membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk memantau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pihak ketiga.
"Jadi aplikasi ini akan memantau sejauh mana pekerjaan dari pihak ketiga, sehingga progresnya bisa terlihat secara berkala," imbuhnya.
Baca Juga: Penyelarasan RAPBD 2026, Komisi B DPRD Jember Tunda Pembahasan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
"Dengan itu kami akan melakukan pergeseran anggaran, untuk bisa menambah alokasinya sehingga aplikasi ini bisa dilahirkan dan membantu bagi pemenang tender atau rekanan yang mengajukan," sambungnya.
Selain itu, legislator Gerindra ini menegaskan jika pengerjaan fisik yang memerlukan pihak ketiga harus segera dieksekusi di awal tahun anggaran.
"Jangan sampai terjadi pengerjaan di akhir tahun, sehingga membuat serapan anggarannya menjadi terlambat. Apalagi pekerjaan fisik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jember," tegasnya.
Baca Juga: RDP Batal Digelar, Komisi B DPRD Jember Kawal Ketat Isu Strategis Mulai Pupuk Subsidi hingga LP2B
"Kalau berkaca pada saat ini memang banyak pekerjaan fisik yang baru terlaksana di bulan Oktober dan November ini, apalagi kondisi cuaca tidak menentu. Sehingga dampaknya pada hasil pekerjaan," ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini anggaran UKPBJ di tahun 2026 ini ada sebanyak Rp806 juta yang sebagaian besar diperuntukan untuk belanja gaji pegawai.***
Artikel Terkait
PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status, Ini Kata DPRD Jember
Sengketa Lahan Pemandian Patemon Tanggul, DPRD Jember Sebut BPKAD Akui Tak Bisa Tunjukkan Dokumen Aset
Saluran Irigasi Pertanian Tertutup Bangunan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang Perumahan
DPRD Jember Ajak Masyarakat Tumbuhkan Pola Hidup Sehat Lewat Mini Soccer, Ekonomi Olahraga Ikut Bergeliat
Saluran Irigasi Tertutup Perumahan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang: Sudah Diundang Tapi Tak Datang
Disebut Maling, DPRD Jember Tempuh Jalur Hukum: Kami Laporkan Kuasa Hukum Perumahan
Menapak Jejak Pahlawan Bangsa, Fraksi PKB DPRD Jember Serukan Asa Semangat Perjuangan
RDP Batal Digelar, Komisi B DPRD Jember Kawal Ketat Isu Strategis Mulai Pupuk Subsidi hingga LP2B
Penyelarasan RAPBD 2026, Komisi B DPRD Jember Tunda Pembahasan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dishub Siapkan Skema Pra Bayar Penarikan Retribusi Parkir, Komisi C DPRD Jember: Ini Langkah Menekan Kebocoran PAD