PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status, Ini Kata DPRD Jember

SketsaNusantara.id - DPRD Jember menerima rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik R2, R3 dan R4 hingga PPG pra jabatan di DPRD Jember, Selasa 11 November 2025.

Dari hasil RDP tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mendapatkan beberapa informasi penting terkait keinginan dari para PPPK paruh waktu dan PPG pra jabatan tersebut.

"Ada beberapa perkembangan, bahwa untuk PPG pra jabatan ini ada progres dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami akan mendorong agar mereka yang ada di Jember bisa diusulkan untuk menjadi guru, dengan formasi yang ada di Jember," ujarnya.

Baca Juga: RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti

"Sebab, masih ada ratusan PPG yang ada di Jember ini masih belum mengajar di berbagai sekolah. Maka ini akan kita dorong untuk diperjuangkan," paparnya.

Selain itu, untuk PPPK Paruh Waktu berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ada sebanyak 8.389 yang terdaftar dalam pangkalan ASN.

"Kemudian ini sudah berproses NIP sebanyak 8.365, sisanya masih tertinggal karena ada yang tidak memenuhi syarat," imbuhnya.

Baca Juga: Program Gerobak Cinta Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Dongkrak Ekonomi Lokal, Fraksi Gerindra DPRD Jember Kawal Implementasinya

"Maka perlu diinformasikan yang belum selesai memenuhi syarat, untuk segera menghubungi BKPSDM," sambungnya.

Halim memaparkan, dari berbagai masukkan dari para guru ini didapati keinginan penyamaan status dengan PPPK.

Kendati demikian, menurut politisi Gerindra ini ketersediaan anggaran di APBD 2026 masih cukup meskipun tidak banyak ruang fiskalnya.

Baca Juga: Komisi B DPRD Jember Kritik Pedas Pelaksanaan Program Gerobak Cinta, Candra: Perencanaanya Tak Maksimal

"Dari penjelasan BKPSDM dan Dispendik tadi, untuk honornya telah dihitung dan angkanya mencapai Rp76 miliar dalam satu tahun. Ketersediaanya masih memungkinkan," jelasnya.

Meskipun masih ada ketersediaan anggaran, Halim menerangkan jika berdasarkan aturan keuangan daerah maksimal untuk belanja pegawai ini sekitar 30 persen dari jumlah APBD Jember.