"Sedangkan ruang fiskal untuk belanja pegawai kita ini sudah 27 persen, masih sisa 3 persen yang belum terpenuhi. Karena kita tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut," tegasnya.
Sehingga untuk PPPK Paruh Waktu ini, nantinya menggunakan anggaran dari kategori belanja barang dan jasa.
"Kalau semua dialihkan dari paruh waktu ke PPPK maka tidak menutup kemungkinan, anggaran belanja pegawai saja melebihi 50 persen APBD," ucapnya.
Ia menambahkan, keputusan tersebut semua menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sehingga tidak mungkin daerah bisa melanggar aturan tersebut.
Baca Juga: Banyak Pohon Tumbang saat Cuaca Ektrem, Komisi C DPRD Jember Minta OPD Segera Lakukan Perempesan
"Jadi tetap kita dorong, namun untuk dialihkan statusnya semua menjadi PPPK akan sangat berat. Namun tetap kita perjuangkan karena ada peluang seperti afirmasi atau jalur khusus lainnya," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Pembahasan APBD 2026 Belum Bisa Dilaksanakan, DPRD Jember Masih Konsultasikan 2 Hal Penting ke Pemprov Jatim
Satu Pimpinan DPRD Jember Tersangkut Kasus Hukum, Wakil Ketua Widarto: Tak Pengaruhi Kinerja Parlemen
HET Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen, Komisi B DPRD Jember Minta Dinas TPHP Awasi Kuota dan Proses Distribusinya
Kementan Umumkan Harga Pupuk Bersubsidi Turun, Fraksi Gerindra DPRD Jember Siap Kawal Kebijakan Pemerintah Pusat
Banyak Pohon Tumbang saat Cuaca Ektrem, Komisi C DPRD Jember Minta OPD Segera Lakukan Perempesan
RAPBD 2026 Segera Dibahas, DPRD Jember Pastikan Tidak Ada Kendala Setelah Konsultasi Pemprov Jatim
DPRD Jember Minta Partai NasDem Segera Usulkan Pengganti Pimpinan Sementara, Widarto: Ini Sesuai dengan Tatib Dewan
Komisi B DPRD Jember Kritik Pedas Pelaksanaan Program Gerobak Cinta, Candra: Perencanaanya Tak Maksimal
Program Gerobak Cinta Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Dongkrak Ekonomi Lokal, Fraksi Gerindra DPRD Jember Kawal Implementasinya
RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti