SketsaNusantara.id - Rencana kebijakan penarikan retribusi parkir, DPRD Jember meminta hal ini bisa dilakukan di awal tahun 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo saat dikonfirmasi usai rapat dengar pendapat (RDP) pada, Jumat, 21 November 2025.
"Pembahasan Rancangan APBD 2026 ini semangatnya antara eksekutif dan legislatif, untuk bisa memaksimalkan potensi agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa maksimal," ujarnya.
Baca Juga: Penyelarasan RAPBD 2026, Komisi B DPRD Jember Tunda Pembahasan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Edi mengatakan, jika salah satu pendongkrak PAD ini melalui kebijakan retribusi parkir yang berada di sepadan jalan yang dikelola dengan Dinas Perhubungan.
"Tadi kita lakukan penyelarasan dengan Dishub, diketahui akan ada skema baru dalam penarikan retribusi parkir tersebut," imbunya.
Skema yang dilakukan menurut Edi, dengan menggunakan parkir pra bayar yang secara teknis nanti akan dibayar 20 kali dan gratis selama 1 tahun.
Baca Juga: RDP Batal Digelar, Komisi B DPRD Jember Kawal Ketat Isu Strategis Mulai Pupuk Subsidi hingga LP2B
"Ini merupakan semangat dari Pemkab Jember untuk memaksimalkan retribusi dari parkir, karena di tahun ini target PAD dari parkir hanya Rp1,7 miliar dan ini jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp19 miliar," ungkapnya.
Jika skema ini bisa dilaksanakan menurutnya, akan peningkatan PAD ini bisa meningkat drastis bahkan melebihi target di tahun 2023 lalu.
"Kalau ini diberlakukan tahun 2026 dengan target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp21 miliar, maka ini memungkinkan bisa didapatkan," tegasnya.
Baca Juga: Menapak Jejak Pahlawan Bangsa, Fraksi PKB DPRD Jember Serukan Asa Semangat Perjuangan
Meskipun begitu, politisi PDI Perjuangan ini meminta agar nantinya draf peraturan bupati (Perbup) ini bisa diserahkan ke DPRD Jember.
"Kita juga minta draft nya sehingga kita bisa melihat potensi PAD dari sektor parkir ini," paparnya.
Artikel Terkait
RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti
PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status, Ini Kata DPRD Jember
Sengketa Lahan Pemandian Patemon Tanggul, DPRD Jember Sebut BPKAD Akui Tak Bisa Tunjukkan Dokumen Aset
Saluran Irigasi Pertanian Tertutup Bangunan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang Perumahan
DPRD Jember Ajak Masyarakat Tumbuhkan Pola Hidup Sehat Lewat Mini Soccer, Ekonomi Olahraga Ikut Bergeliat
Saluran Irigasi Tertutup Perumahan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang: Sudah Diundang Tapi Tak Datang
Disebut Maling, DPRD Jember Tempuh Jalur Hukum: Kami Laporkan Kuasa Hukum Perumahan
Menapak Jejak Pahlawan Bangsa, Fraksi PKB DPRD Jember Serukan Asa Semangat Perjuangan
RDP Batal Digelar, Komisi B DPRD Jember Kawal Ketat Isu Strategis Mulai Pupuk Subsidi hingga LP2B
Penyelarasan RAPBD 2026, Komisi B DPRD Jember Tunda Pembahasan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro