Menkeu Purbaya Buka Fakta Baru soal Whoosh, Said Didu Sebut Kotak Pandora Era Jokowi

SketsaNusantara.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menarik perhatian publik setelah menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh bukan semata-mata ditujukan untuk mencari laba.

Ia menyebut proyek tersebut sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk mengurai kemacetan sekaligus menekan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Baca Juga: Ditanya Alasan KPK Tak Kunjung Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD: Entah Takut Pada Siapa

Namun, pernyataan itu memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan seberapa besar manfaat sosial yang kini benar-benar dirasakan setelah proyek tersebut beroperasi lebih dari setahun.

Purbaya: Ada Nilai Sosial, tapi Ekonomi Sekitar Harus Tumbuh

Menkeu Purbaya menanggapi pernyataan Jokowi dengan menyebut bahwa proyek Whoosh memang memiliki nilai sosial.

Namun, ia menekankan perlunya penguatan ekonomi di wilayah sekitar jalur kereta agar tujuan pembangunan tidak berhenti pada aspek infrastruktur semata.

Baca Juga: Siapa yang Kendalikan Whoosh? Mahfud MD Ungkap Pejabat Strategis Proyek Didominasi China Meski Saham RI 60 Persen

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2025.

Ia menilai, proyek besar seperti Whoosh seharusnya diikuti dengan kebijakan lanjutan yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal. Misalnya, dengan pembangunan titik pemberhentian tambahan di daerah-daerah yang dilalui jalur cepat tersebut.

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” terang Purbaya.

Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dikenal memiliki gaya komunikasi lugas dan analitis. Ia kerap menilai ulang sejumlah proyek strategis nasional agar selaras dengan arah kebijakan fiskal yang lebih produktif.