Gonta-ganti Sikap BGN soal UPF di Program MBG: DPR Soroti Surat Resmi, Ahli Gizi Tegaskan Bahaya Spaghetti dan Burger

SketsaNusantara.id - Polemik mengenai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan konsistensi Badan Gizi Nasional (BGN) soal penggunaan ultra processed food (UPF) dalam program tersebut.

UPF adalah makanan hasil olahan industri dengan proses panjang. Contoh yang sering dijumpai antara lain mie instan, sereal, nugget, sosis, burger, dan spaghetti.

Baca Juga: Dua Cucu Mahfud MD Jadi Korban Keracunan MBG, Sampai Dirawat 4 Hari!

Menu tersebut belakangan ramai dikritik, terutama setelah beredar foto anak sekolah mendapat jatah burger dan spaghetti dari MBG.

Charles menilai BGN tidak konsisten dalam pernyataannya. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya ada komitmen melarang UPF, namun muncul surat baru yang memberi ruang untuk penggunaan produk tersebut.

“Minggu lalu ketika kita mengundang temen-temen ahli gizi dan pemerhati MBG, banyak masukan terkait UPF. Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengar Ibu Nanik wawancara di media bahwa BGN akan melarang UPF disajikan kepada anak-anak,” ujar Charles dalam RDP BGN bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Baca Juga: Wali Murid Sekolah Elit Al Izzah Tangerang Tegas Tolak MBG, Singgung Soal Kemampuan

Ia juga menyoroti surat dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, yang menyebut penggunaan produk UPF seperti biskuit, roti, sereal, nugget, dan sejenisnya masih diperbolehkan, asalkan mengutamakan produksi lokal.

Charles menegaskan bahwa yang diminta adalah menghapuskan menu UPF dari program MBG, bukan sekadar memindahkan sumber produksinya ke UMKM.

Selain itu, Charles meminta BGN berkonsultasi dengan lembaga terkait. Menurutnya, pedoman gizi dan standar makanan sudah dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Ia menegaskan bahwa UPF cenderung mengandung gula, garam, dan lemak tinggi sehingga tidak sesuai dengan semangat gizi seimbang.

Dalam kesempatan lain, Wakil Kepala BGN, Nanik, menyatakan sikap tegas terkait menu MBG. “Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” kata Nanik saat jumpa pers di Jakarta pada 26 September 2025.

Nanik menegaskan tidak akan mentolerir penggunaan produk pabrikan. Ia menyebutkan, kecuali untuk susu karena keterbatasan produksi, seluruh menu MBG akan mengutamakan bahan lokal.

Ia juga memastikan kebijakan ini mendukung perkembangan UMKM, khususnya produsen pangan di daerah.