Berlanjut! Kali Ini Kenaikan PBB Nyaris 1000 Persen di Cirebon, Balqis Humaira Soroti Pola yang Mirip Pati

SketsaNusantara.id – Setelah Pati, kini giliran Cirebon menjadi sorotan publik akibat lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai hampir 1.000%.

Kenaikan ini memicu reaksi keras dari warga, terutama yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi, yang bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika pemerintah tidak menanggapi aspirasi mereka.

Balqis Humaira, sosok misterius dengan unggahan menggunakan wajah hasil Artificial Intelligence (AI) yang aktif mengkritisi kebijakan publik, mengungkapkan bahwa pola kenaikan PBB di Cirebon memiliki kemiripan mencolok dengan kasus di Pati yang sempat memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Baca Juga: Usai Didemo untuk Mundur, Bupati Pati, Sudewo Diduga Terima Fee dalam Kasus Suap di DJKA, Bakal Diperiksa KPK?

“Di sebuah kota yang katanya ‘menuju modern’, tapi tiba-tiba tagihan PBB lu naik bukan sekadar dobel atau tripel, tapi nyaris 1.000 persen. Itu yang sekarang dirasain warga Cirebon. Sama kayak yang kemarin-kemarin bikin heboh di Pati,” tulisnya dalam caption yang dikutip SketsaNusantara.id dari unggah Instagram @balqishumaira77.

Balqis menegaskan bahwa pajak seharusnya memiliki hubungan langsung dengan pembangunan.

“Pajak itu harusnya sesuai pembangunan bukan ajang pemerasan,” ujarnya.

Baca Juga: Usai Didemo untuk Mundur, Bupati Pati, Sudewo Diduga Terima Fee dalam Kasus Suap di DJKA, Bakal Diperiksa KPK?

Menurutnya, logika sederhana PBB adalah warga membayar pajak, pemerintah membangun fasilitas, lalu kualitas hidup meningkat. Namun, yang terjadi di banyak daerah justru kebalikannya pajak naik, rakyat terbebani, tetapi fasilitas tetap buruk.

Ia mengurai bahwa Cirebon masih memiliki berbagai masalah klasik yang belum tertangani dengan baik. Jalanan di pusat maupun pinggiran kota banyak yang rusak, drainase buruk sehingga banjir menjadi langganan setiap kali hujan lebat, pelayanan publik berjalan lambat dengan birokrasi yang rumit dan digitalisasi yang setengah hati, sementara tata kota pun terlihat berantakan dengan sampah berserakan di pasar dan kawasan padat penduduk.

“Kalau lihat kondisi itu, rasanya gak nyambung sama narasi ‘PBB naik untuk pembangunan’. Lalu uangnya ke mana?” sindir Balqis.

Baca Juga: Serba-Serbi Demo Pati Core, Momen Kocak Ibu-Ibu Rewang hingga Karangan Bunga untuk Bupati Sadewo, Pawang Hujan Ikut Turun Gunung Bikin Netizen Salfok

Balqis membandingkan pola kenaikan pajak di Pati dan Cirebon. Di Pati, pemerintah beralasan bahwa kenaikan dilakukan demi penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Cirebon, alasan yang digunakan pemerintah hampir serupa penyesuaian NJOP agar sesuai harga pasar, target PAD yang harus naik, dan kebutuhan dana besar untuk pembangunan.

Namun, menurut Balqis, kebijakan ini justru memukul kelas menengah bawah. Banyak rumah tua di pinggiran kota yang dulunya memiliki NJOP rendah kini disamakan nilainya dengan kavling elit, sehingga pajaknya melonjak tajam.