Saat itu banyak konsesi pertambangan skala besar, termasuk untuk nikel, diberikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, pada periode tersebut.
Baca Juga: Ekosistem Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Susi Pudjiastuti Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Sehingga wilayah Papua, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memang menjadi target eksplorasi mineral sejak lama.
Pada era Soeharto dikenal dengan pembangunan yang sangat berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, termasuk mineral dan hutan, untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan ini seringkali dinilai mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, namun tetap saja Raja Ampat yang kaya akan nikel tentu menjadi target strategis dalam kerangka kebijakan tersebut.
Pada era Presiden Gus Dur, operasi tambang nikel di Raja Ampat ini sempat tertunda sebab ada lokasi yang dijadikan hutan lindung.
Titik balik tambang nikel di Raja Ampat ini terjadi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, dimana pada era itu keluar satu keputusan diperbolehkannya ada perubahan pertambangan di hutan lindung Raja Ampat.
Dari rangkaian di atas bisa dilihat bahwa pertambangan nikel di Raja Ampat ini merupakan warisan panjang dari pemerintah-pemerintah sebelumnya.
Saat pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai kuat menata ulang industri tambang di Indonesia membuat aktivis-aktivis lingkungan harus bersuara.
Sebab pemerintah Indonesia sendiri saat ini sangat mendorong hilirisasi nikel, sebagai bagian dari industrialisasi dan pengembangan industri nikel nasional, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk nikel untuk kebutuhan industri termasuk baterai kendaraan listrik.
Para aktivis lingkungan berharap protes mereka akan didengarkan pemerintah dan Prabowo Subianto khususnya agar mau memutus warisan panjang tambang nikel di Raja Ampat yang memiliki potensi merusak alam Papua, Indonesia.
Baca Juga: Firdaus Oiwobo Sesumbar Pamer Miliki Banyak Bisnis Tambang, Hotman Paris Berikan Respon Menohok...
Meski jika pada akhirnya tambang nikel di Raja Ampat bisa dihentikan maka akan ada resiko PHK massal lagi, sebab industri nikel Raja Ampat sudah menyerap banyak tenaga kerja dan mampu membantu perekonomian disana.
Artikel Terkait
'Silat Lidah' Sandra Dewi Vs Hakim Pengadilan Tipikor, Ngeyel Suaminya Pengusaha Tambang Batu Bara Bukan Timah
Jawaban Bahlil saat Sidang Doktoral soal Kerusakan Lingkungan akibat Tambang di Morowali Dinilai Kurang Berbobot, UI Jadi Bahan Gunjingan Netizen
Gus Fawait Kritisi Pengelolaan Tambang Galian C di Jember, PAD Minim dan Kemiskinan Melonjak
Polisi Tembak Polisi di Sumatera Barat, Benarkah Pelaku Merupakan Bekingan Tambang Liar?
Aksi Pekerja Tambang Suapi Monyet Tanpa Kedua Tangan Tuai Empati! Salfok Komentar Netizen Bikin Ngakak: Ini Kembaran Agus?
Inilah Jatah Tambang Muhammadiyah dan NU, Ada 6 Wilayah yang Disiapkan untuk Ormas Keagamaan
Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Kampus pun Diusulkan Dapat Jatah Izin Tambang, DPR: Perguruan Tinggi itu Butuh Biaya...