"Site plan yang kami temukan ada 2 dan dua-duanya ini tidak sama," pungkasnya.
Politisi PDI Perjuangan mengungkapkan, persoalan lain yakni soal saluran irigasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ini tidak sama.
"Jadi dalam site plan itu jelas sehingga ada saluran airnya, kemudian di lapangan berbeda dan dampaknya jadi banjir di perumahan," jelasnya.
"Untuk pembuangan air perumahan ini menggunakan saluran irigasi, ini kan salah. Termasuk juga persoalan fasum dan fasos," sambungnya.
Baca Juga: Usulan Perubahan Perda SOTK, Ketua Bapemperda DPRD Jember Hanan Kukuh: Ada 5 OPD yang Dilebur
Dengan sejumlah kejanggalan yang terjadi Komisi B DPRD Jember akan bertindak tegas dengan sikap yang ditunjukan oleh pihak pengembang.
"Kami akan koordinasi terkait dengan NIB dari PT Wredatama Tiga Pilar ini, untuk segera dihapus," ucapnya.
"Secara teknis kami akan meminta keterangan ke pihak PTSP, untuk memastikan rekomendasi teknis ini bisa dijalankan dan juga berkoordinasi dengan komisi lain terkait mitra-mitra lainnya," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Demo di Jember Hari Ini, Seruan Aksi Tolak UU TNI Viral di Media Sosial, Berikut 8 Tuntutan Demonstran kepada Pemerintah dan DPRD Jember
Massa Aksi Kepung Gedung DPRD Jember! Kritisi Soal UU TNI yang Dinilai Mengancam Sipil, Desak Wakil Rakyat Batalkan Kebijakan Cacat Hukum
Banyak Jalan Berlubang di Jember, DPRD Jember Sebut Anggaran Perawatan Bisa Bertambah Hingga Rp17 Miliar
Usulan Perubahan Perda SOTK, Ketua Bapemperda DPRD Jember Hanan Kukuh: Ada 5 OPD yang Dilebur
Harga Gabah Turun, Komisi B DPRD Jember Telusuri Permasalahannya Ternyata…
3 Tahun Bandara Notohadinegoro Tak Beroperasi Pesawat Komersil, Komisi C DPRD Jember Tinjau Lokasi untuk Kesiapan Reaktivasi
Surat Pengajuan PAW Anggota Fraksi PKB, Ketua DPRD Jember Halim: Prosesnya Tinggal Tunggu Pengesahan dari Gubernur Sebelum Sidang Paripurna
Ratusan Koperasi Merah Putih Mulai Terbentuk, Komisi B DPRD Jember Minta Dinas Koperasi Awasi: Jangan Hanya Formalitas Saja!
Pemkab Jember Ambil Sampel Air Limbah Tambak Udang di Kecamatan Gumukmas, Komisi B DPRD Jember Minta Perusahaan Hentikan Operasionalnya
Tenaga Honorer yang Lolos PPPK Belum Terima SK, Komisi A DPRD Jember Sebut Prosesnya Sudah Sesuai Regulasi