Tegas! PC PMII Jombang Tolak Revisi UU TNI: Pengkhianatan terhadap Cita-Cita Reformasi

SketsaNusantara.id – Pada tanggal 18 Maret 2025, di Graha PC PMII Jombang, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Jombang menyatakan sikap penolakan keras terhadap segala bentuk upaya untuk mengembalikan sistem dwifungsi militer.

Sikap ini disampaikan melalui Ketua 2 Bidang Eksternal PC PMII Jombang, M. Hidayatulloh, yang menyoroti pentingnya menjaga warisan sejarah serta berpegang pada cita-cita reformasi, prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Dayat, sapaan akrab M. Hidayatulloh, menyampaikan keprihatinannya terkait revisi UU TNI yang dianggap mengarah pada peningkatan peran militer dalam urusan sipil.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono 'Bela' Deddy Corbuzier Soal Video Penerobosan Rapat Revisi UU TNI, Pilih Salahkan Sosok Ini, Respon Netizen Kocak!

"Kami menganggap revisi UU TNI ini terkesan tergesa-gesa, apalagi yang paling memalukan ketika Panitia Kerja Revisi UU TNI dan pemerintah membahas perubahan UU 34/2004 tentang TNI dilakukan secara tertutup dan di hotel mewah, Fairmont, Jakarta, selama dua hari kemarin," jelas Dayat.

Menurutnya, langkah tersebut memperburuk citra pemerintah saat ini. Ia menilai revisi ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar oleh para pendahulu.

"Jelas, ini memperburuk wajah pemerintah hari ini. Kita perlu khawatir dan waspada sebab hal ini menjadi ancaman yang serius bagi demokrasi dan sekaligus pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang diperjuangkan dengan darah oleh pendahulu kita. Juga, membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada masa lalu," ujarnya.

Baca Juga: Polemik RUU TNI, Mantan Ketua Reformasi ABRI Berharap Pemerintah Tak Mengulang Masa Lalu yang Sudah Dikoreksi Sejarah

Dayat menegaskan bahwa pengalaman pahit di masa Orde Baru harus menjadi pelajaran penting tentang bahaya sistem dwifungsi militer.

"Kita telah dikoreksi sejarah, dan tentu harus kita jadikan pelajaran penting bagaimana pengalaman pahit di masa Orde Baru telah mengajarkan kita betapa bahayanya sistem dwifungsi militer," sambungnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sistem tersebut bisa memunculkan kembali otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan menghambat perkembangan demokrasi.

Baca Juga: Bisa Hidupkan Kembali Orde Baru, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Ungkap Apa yang Ditakutkan dari Revisi UU TNI

"Sistem tersebut sangat berbahaya, sebab telah terbukti dalam sejarahnya di mana justru menyebabkan otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan menghambat perkembangan demokrasi. Dan tentu kami tidak ingin sejarah kelam tersebut terulang kembali," tegas Dayat.

PC PMII Jombang menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi dan menolak segala bentuk upaya yang dapat mengancamnya, termasuk potensi kembalinya dwifungsi militer.