Minggu, 19 Juli 2026

WALHI Angkat Bicara Soal Pesisir Jember yang Terancam! Tambak Udang Ilegal Sebabkan Pencemaran, Abrasi, dan Krisis Ekologi

Photo Author
Zuhana Anibuddin Zuhro, Sketsa Nusantara
- Jumat, 7 Maret 2025 | 20:58 WIB
Tambak udang di Jember melanggar aturan, cemari laut, dan rusak ekosistem (Instagram.com/@juangkepanjen.jember)
Tambak udang di Jember melanggar aturan, cemari laut, dan rusak ekosistem (Instagram.com/@juangkepanjen.jember)

Selain itu, sarana dan prasarana tambak harus memenuhi standar lingkungan. Limbah harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari air dan tanah.

Baca Juga: Bupati Jember Gus Fawait Turunkan Retribusi Pasar, Pengamat Kebijakan Publik Unej Hermanto: Tidak Menyalahi Aturan

Untuk tupoksi dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup seharusnya wajib melakukan pengawasan minimal satu kali per tahun.

"Namun, ketentuan ini tampaknya diabaikan oleh pelaku usaha tambak di Jember. Akibatnya, pencemaran air meningkat, ekosistem pesisir rusak, dan habitat satwa seperti penyu serta burung bubut Jawa semakin terancam," jelasnya.

Tuntutan WALHI: Tutup Tambak Ilegal, Pulihkan Lingkungan!

Melihat pelanggaran yang terjadi, WALHI Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani masalah ini. Mereka menuntut:

Baca Juga: Siap Bagi-bagi THR? Ini Jadwal, Lokasi, dan Tata Cara Penukaran Uang Baru Daerah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jangan Sampai Terlewat!

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan serta Perikanan Jawa Timur segera menindak tambak udang ilegal yang mencemari lingkungan.

2. Menghentikan operasional tambak yang tidak memiliki izin lengkap dan tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

3. Melakukan pemulihan lingkungan pesisir serta melindungi habitat satwa yang terancam.

4. Menegakkan hukum terhadap perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan sesuai dengan UU PPLH dan Pergub 37 Tahun 2022.

Baca Juga: Pemprov Jatim Minta Program MBG Berjalan, Bupati Jember Gus Fawait: Pemkab Siapkan Anggaran Pendukungnya

"Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang akan rusak, tetapi juga masyarakat pesisir yang akan merasakan dampaknya dalam jangka panjang. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya pada lingkungan dan masyarakat, bukan pada industri yang merusak alam," pungkas Wahyu.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini

Halaman:

Editor: Zuhana Anibuddin Zuhro

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X