Minggu, 19 Juli 2026

Kisah Perjalanan Sultan Hamengkubuwono VII, Pewarisan Takhta Paling Kontroversi Sepanjang Sejarah Kesultanan Yogyakarta

Photo Author
Fadillah Nuzulul Rahman, Sketsa Nusantara
- Sabtu, 6 Juli 2024 | 21:00 WIB
Kontroversi Pewaris Sultan Hamengkubuwono VII Yogyakarta. (X/ @muharmans)
Kontroversi Pewaris Sultan Hamengkubuwono VII Yogyakarta. (X/ @muharmans)

Akhirnya, gerakan ini digagalkan ketika pasukan Kesultanan, dengan bantuan tentara Belanda, berhasil menangkap para pemimpin pemberontakan.

Baca Juga: Berani Menolak Pinangan Karena Menganggap Politis, Ratu Tanah Jawa ini Nyaris Diserang Raja Sriwijaya

Meskipun demikian, Pangeran Suryaningalogo dan Ratu Kedaton berhasil melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dihukum buang ke Manado.

Ratu Kencono, yang juga dituduh terlibat dalam rencana kudeta, berhasil diasingkan dari Keraton setelah diadili.

Setelah peristiwa ini, situasi di Keraton Yogyakarta menjadi lebih stabil, dan perhatian Sultan Hamengkubuwono VII beralih pada Pangeran Ahadiyat, yang kemudian diangkat sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro pada tahun 1883.

Keputusan ini tidak hanya menciptakan kekecewaan baru bagi Ratu Kedaton dan Ratu Kencono, tetapi juga menegaskan kembali kewibawaan Sultan dalam menentukan masa depan Kesultanan.

Namun, stabilitas itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1893, Pangeran Ahadiyat tiba-tiba meninggal dunia, meninggalkan posisi putra mahkota kosong untuk kedua kalinya.

Baca Juga: Cucu dan Ponakan Raja? Terbongkar Status Asli Sunan Ampel Sebelum Mengabdi Jadi Bagian Wali Songo di Surabaya

Hal ini memunculkan kembali persaingan politik di Keraton Yogyakarta, dengan Ratu Kencono dan Pangeran Mangku Kusumo yang kembali mencoba untuk mempengaruhi penunjukan pewaris tahta.

Sultan Hamengkubuwono VII akhirnya memilih Raden Mas Pratisto, yang dikenal sebagai Pangeran Adipati Juminah, dari permaisuri Ratu Hemas, untuk mengisi posisi putra mahkota pada akhir tahun 1893.

Meskipun ada ketegangan dengan pemerintah kolonial Belanda terkait penandatanganan kontrak politik, Pangeran Juminah dilantik sebagai putra mahkota dalam sebuah upacara resmi pada 9 November 1893.

Kestabilan sementara tercapai dengan pelantikannya, tetapi hubungan dengan Belanda tetap tegang karena Pangeran Juminah menolak untuk menandatangani kontrak politik yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kolonial.

Kesulitan semakin meningkat ketika Pangeran Juminah terlibat dalam kegiatan spiritual dan meditasi yang sering dikunjunginya, seperti di kompleks Astana Pajimatan di Imogiri dan Pantai Selatan.

Baca Juga: Punya Julukan 'Pangeran'? Inilah Nama Asli Sunan Ampel, Wali Songo Berdarah Biru, Keponakan Raja Majapahit

Tindakan ini memicu kecurigaan dan ketegangan dengan pemerintah kolonial, yang menganggap perilaku ini sebagai tanda-tanda potensi pemberontakan.

Halaman:

Editor: Zuhana Anibuddin Zuhro

Sumber: YouTube Bimo K.A.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X