Wajah Jombang Modern Ternyata Dibentuk Lewat 5 Proyek Infrastruktur Raksasa Era Bupati Pertama

SketsaNusantara.id - Pasca diresmikan sebagai wilayah administratif yang otonom (Afdeling) pada tahun 1910, Kabupaten Jombang langsung berbenah diri.

Status baru ini menuntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan politik, ekonomi, dan pelayanan publik.

Di bawah kendali bupati pertamanya, R.A.A. Soeroadiningrat, kota ini mengalami percepatan pembangunan infrastruktur yang sangat masif, melibatkan sinergi antara pemerintah kolonial dan pihak swasta.

Baca Juga: Menelusuri Jejak Panjang Pemisahan Jombang dari Mojokerto, Butuh Waktu 36 Tahun untuk Benar-Benar Mandiri

Wajah tata kota Jombang yang kita lihat hari ini sejatinya adalah warisan dari cetak biru pembangunan di era tersebut.

Setidaknya ada lima sektor utama yang digarap serius oleh sang bupati untuk mengubah Jombang dari wilayah pinggiran menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur.

Dikutip SketsaNusantara.id dari jurnal karya Kusuma, A. D. (2022). Perkembangan Kota Jombang masa kepemimpinan R.A.A. Soeroadiningrat 1910-1930. Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 2(1), 119-129, prioritas pertama pembangunan diarahkan pada pusat pemerintahan. Salah satu ikon utamanya adalah pembangunan Pendopo Kabupaten di sisi timur Alun-alun.

Baca Juga: Padukan Try Out TKA dan Fashion Show, MAN 9 Jombang Pikat 500 Siswa SMP Tembelang

Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai rumah dinas bupati, tetapi juga sebagai pusat kendali administrasi. Fungsinya sangat vital, mulai dari tempat pertemuan kenegaraan, lokasi festival perayaan ulang tahun Ratu Belanda, hingga ruang dialog terbuka antara penguasa dan rakyat.

Menariknya, pendopo ini juga kerap dialihfungsikan menjadi tempat pengobatan gratis bagi warga miskin, sebuah kebijakan populis yang jarang ditemui di era kolonial.

Sektor kedua adalah penataan ruang publik dan religius. Bersamaan dengan pendopo, dibangun pula Masjid Agung Jami’ di sebelah barat Alun-alun.

Tata letak ini menciptakan poros imajiner yang dalam filosofi Jawa merepresentasikan keseimbangan hubungan: manusia dengan Tuhan, rakyat dengan penguasa, dan manusia dengan alam.

Sementara itu, Alun-alun difungsikan sebagai ruang terbuka tanpa sekat. Masyarakat bebas menggunakannya untuk rekreasi, pasar malam, olahraga, hingga sekadar berkumpul tanpa batasan kelas sosial.

Ketiga, transformasi terjadi di sektor transportasi massal. Meskipun perkeretaapian sudah dirintis sejak akhir abad ke-19 oleh Babat–Djombang Stroomtram Maatchappij (BDSM) dan Kediri Stoomtram Maatschappij (KPM), namun di era Soeroadiningrat terjadi dinamika penting.