Syarif Hidayat Santoso*
SketsaNusantara.id – Buya Hamka dalam Karya klasiknya, Dari Perbendaharaan Lama: Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara mengulas dalam Bab tersendiri bagaimana sejarah Islam di Madura. Meski hanya sekilas, Buya Hamka menyebutkan garis umum Keislaman di Madura bahwa Islam di Madura itu merupakan kelanjutan Islam Pesisir yang telah menjadi satu Jiwa orang Madura sejak jayanya Majapahit, setidaknya sampai Buya sendiri mengunjungi Madura sekitar tahun 1950-an. Islam (dalam perspektif politik) bagi orang Madura bukanlah Islam minimalis tapi Islam yang juga berjiwa oposisi terhadap Mataram yang telah berubah sejak Amangkurat pertama memegang Kekuasaan.
Islamisme di Madura adalah Islamisme Pesisir yang tak sama dengan gaya Islam pedalaman Mataram pasca Sultan Agung. Islam yang tidak takluk oleh penetrasi politik dan budaya Mataram yang terbawa sejak Raden Prasena ditaklukkan Sultan Agung. Islam yang mampu berkoalisi dengan garis Pesisir etnik lain seperti Giri di Gresik dan Kraeng Galesong Makasar. Dalam sebuah paragraph di Perbendaharaan Lama itu, bahkan Buya Hamka menyebut bahwa para Ulama Jawa Timur termasuk Madura adalah ulama-ulama pelarian dari Mataram Jawa yang tidak setuju terhadap politik represif Amangkurat pertama.
Secara pribadi, tidak semua pendapat Buya Hamka saya setujui. Buya misalnya memisahkan antara wali dengan Sunan sebagai sebuah dikotomi berbau Hindu. Padahal bagi saya pribadi, istilah wali dan Sunan adalah definisi sejarah yang justru menunjukkan Kemenangan Islam atas budaya Hindu Budhis Majapahit era Brawijaya Lima sampai berkuasanya Islam Politik di Demak. Buya Hamka juga secara tendensius menyebut istilah Kyai, Priyayi, Saudagar dan Wong Cilik sebagai wujud bangkitnya kembali sistem empat Kasta Hindu dalam Islam. Kyai menurut Buya Hamka disamakan dengan Brahmana dalam agama Hindu, sebagaimana kaum saudagar disamakan dengan kasta Waisya dan Wong cilik sebagai kasta Sudra. Tentunya orang Madura akan geli, kalau konsep Oreng Kene’ atau Oreng Dume’ (keduanya berarti orang kecil) lalu disamakan dengan konsep Sudra dalam Kasta Hindu.
Di Madura, seorang Kyae adalah figur yang sangat dekat dengan oreng Kene’, sebagaimana juga Oreng Dhagang (kaum saudagar) dan Parjaje (priyayi). Pasca orde baru, kita menyaksikan para Kyae yang karena keterbukaan demokrasi berstatus pula sebagai bupati atau anggota parlemen, dan karenanya memiliki status ganda sebagai tokoh agama sekaligus birokrat, meski gelar Sebagian para kyai itu tetap Raden, bukan Raden Panji atau Raden Bagus. Priyayi (parjaji) di Madura tetaplah suatu kelompok yang memiliki susunan stratanya sendiri, tapi mereka bukanlah kaum Ksatriya ala agama Hindu. Para priyayi itu hampir tak ada batas pergaulan dengan para ulama dan rakyat luas. Di Sumenep, ada tokoh-tokoh bergelar Raden Bagus yang sekaligus merupakan Kyae.
Sebagai hanya sebuah perspektif umum dalam sejarah, tentunya kita tidak bisa begitu saja menjabarkan lebih lanjut perspektif sejarah ala Buya Hamka di atas dalam penafsiran lebih rinci. Namun garis besarnya ada dua, pertama bahwa menurut Hamka Islam Madura adalah Islam Pesisir yang tak sama dengan Islam Agrarisnya Mataram, pendapat ini sama seperti kebanyakan sejarahwan lainnya. Kedua, Islam politiknya Madura adalah oposan terhadap Islam politiknya Mataram.
Pada pendapat pertama, kita ketemukan bahwa budaya Abangan yang permisif terhadap agama sulit ditemukan di Madura. Di Madura, memang ada orang yang abai terhadap syariat tapi abainya mereka terhadap syariat itu lebih karena faktor malas bukan karena sebuah fenomena Kebudayaan Massal. Tradisi keagamaan orang Madura sampai hari ini tetap tidak ditemukan bercampur dengan maksiat. Contoh, dalam apol kompol di rumah tetangga yang akan mengadakan hajatan atau kematian, orang-orang Madura tetap hanya minum kopi dan tak pernah mengisinya dengan minum minuman keras sebagaimana kebiasaan sebagian kecil kelompok abangan di Jawa.
Pada tataran kedua, kita ketemukan bahwa politik Islam di Madura selalu berseberangan dengan politik mayoritas kaum Nasionalis di negeri ini. Tiga kali pemilu awal Orde Baru, NU dan kemudian PPP menang telak di Madura. Bahkan Ketika kisruh hubungan NU-PPP di era Khittah, Madura masih memenangkan Sampang sebagai satu diantara 4 Kabupaten di Indonesia (tiga lainnya di Aceh) yang PPP-nya masih menang. Ketika Pak Harto yang asli Yogyakarta dan karenanya berbau Mataram alur Yogyakarta itu, Madura tetap bersikukuh untuk tidak ter-Golkarkan. Sebagaimana Jokowi yang berbau Mataram ala Surakarta, sampai Pilpres terakhir tetap kalah di Madura.
Bisa jadi, karakter keulamaan Madura adalah karakter keulamaan yang sebagaimana disebut Buya Hamka adalah karakter yang lahir dari ulama-ulama pelarian Jawa yang tidak suka terhadap Amangkurat. Meski para ulama Madura menempuh pendidikan sama dengan ulama-ulama Jawa di Pesantren-pesantren salaf di Jawa sejak Langitan sampai Lirboyo, sejak Sarang sampai Ploso, tetap saja keberagamaan Madura tidak sama dengan keberagamaan orang-orang Jawa yang satu pondok dengan mereka. Tafsir politik seperti ini paling tidak bisa menjelaskan kepada kita sebuah jawaban bagaimana sebagian ulama Madura tidak mendukung Jokowi, bahkan meski wakil presidennya adalah Rois Aam dari sebuah organisasi Islam yang besar. Berbeda dengan Nahdliyyin di Jawa yang berbondong-bondong mendukung Jokowi, Nahdliyyin di Madura pasif dalam hal ini. Mungkin, bagi orang Madura, selama calon presidennya berasal dari ranah Mataram baik Yogya maupun Surakarta, mereka tetap tak akan memilih.
Buya Hamka juga bercerita sekilas dalam Prinsip Kebijaksanaan Dakwah Islam tentang sekilas orang Madura. Buya Hamka pernah berujar tentang Legiun Madura yaitu Tentara Belanda yang berasal dari orang-orang Madura. Ketika mengunjungi Madura, Buya Hamka melihat bagaimana barisan Milisi Madura itu Bersama Kapten dan Letnannya berbaris setiap Jumat menuju Masjid untuk Sholat Jumat. Bagi orang Madura, perilaku Tentara Belanda itu menyebabkan orang-orang Madura lupa bahwa Legiun Madura itu bukanlah tantara Madura, melainkan tetap tentara Belanda. Di sini Buya Hamka ingin menjelaskan bahwa Islam dengan syariatnya tak bisa lepas dari orang Madura yang antek Belanda sekalipun.
Namun, Buya juga menyebut Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, mantan panglima perang Diponegoro yang kemudian dirangkul Belanda untuk melawan pasukan Padri di Sumatera Barat. Sentot dan pasukannya itu tetap memakai aksesoris kaum muslim seperti jubah sorban dan melaksanakan sholat, sesuatu yang kemudian membuat orang-orang Minang sadar bahwa mereka berperang dengan orang Islam. Sebaliknya, Sentot dan laskarnya itu juga tersentak bahwa kaum Padri yang mereka perangi juga beragama Islam, sama seperti mereka. Ini merupakan elaborasi yang menarik yang ternyata memberi informasi kepada kita bahwa baik Madura maupun Jawa yang berbeda kultur (satu Islam Pesisir, satunya Islam Pedalaman) dalam urusan syariat tetaplah mengamalkan ajaran Islam meski mereka di bawah kendali pemerintah kolonial.
Politik Belanda di zaman dulu memang menerapkan strategi unik, yaitu Belanda tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai orang asing meski mereka diletakkan di kelas teratas. Yang disebut orang asing justru orang Cina, India dan keturunan Arab yang juga muslim dengan Timur Asing. Namun, meskipun begitu, orang-orang Madura tetap menyebut Belanda sebagai oreng Bhara’ yang berbeda agama dengan mereka. Di Madura, Belanda sebagai the other (yang lain) tidak pernah dirangkul sebagai The Self (diri sendiri). Madura tetap memiliki jiwa perlawanan baik terhadap Mataram maupun terhadap Belanda sesuai konteks zaman yang berjalan.
Belanda perlahan dikontruksi sebagai sesuatu yang harus dilawan terutama setelah Syaikhona Kholil dan murid-muridnya menjelma dalam batin orang Madura. Abad menjelang kemerdekaan, para kyae menjadi tokoh sentral dan punya pengaruh lebih besar dari para raja. Didikan ulama inilah yang menyebabkan mayoritas orang Madura pada abad 20 berubah sikap dari pro Belanda karena mengikuti para bangsawan menjadi pro Republik karena mengikuti para ulama.
* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial, Kebudayaan dan Sejarah. Berdomisili di Sumenep.