SketsaNusantara.id - Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons perihal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang kini mangkrak karena adanya pemblokiran anggaran.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menyebut adanya pemblokiran anggaran untuk kelanjutan proyek pembangunan IKN yang akan dimulai di awal tahun 2025.
Hal tersebut terjadi karena ada penyesuaian imbas efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran untuk IKN sekitar Rp14,87 triliun belum bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sehingga kini IKN mangkrak dan masih melalui diskusi dengan DPR untuk kelanjutannya.
Nasib IKN yang kini mangkrak seketika jadi perhatian publik hingga menuai komentar pedas dari masyarakat, tak terkecuali dari pengamat politik hingga publik figur tanah air.
Banyak publik figur termasuk sutradara Joko Anwar hingga penyanyi Fanny Soegi yang kecewa karena pembangunan IKN terancam mangkrak padahal biaya yang dikeluarkan tak sedikit apalagi telah merusak ekosistem hutan di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Jokowi sendiri terkesan 'lepas tangan' karena tak mau disangkut pautkan dengan masalah pemblokiran anggaran IKN.
Menurutnya, hal tersebut sudah bukan wewenangnya lagi setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir 2024 lalu dan sekarang menjadi urusan Kepala Otorita IKN yang kini dipegang Basuki Hadimuljono.
"Itu sudah bukan (urusan) saya, tanyakan ke kepala Otorita IKN soal (anggaran diblokir) itu," ucap Jokowi dikutip SketsaNusantara.id dari video wawancara yang diunggah akun X @Mdy_Asmara1701 yang diunggah pada hari Jumat, 7 Februari 2025.
Baca Juga: Isu Pembangunan IKN Mangkrak, Fanny Soegi: Kembaliin Hutannya!
Ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jokowi hanya tersenyum santai ketika ditanya soal komunikasinya dengan pemerintah saat ini termasuk Presiden Prabowo yang kemungkinan membahas soal progress pembangunan IKN.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku masih berkomunikasi dengan Basuki Hadimuljono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri PUPR.