"Padahal masyarakat petani bisa mengecek di aplikasi iPubers, yang bisa mengetahui jumlah luasan petani dan jumlah pupuk bersubsidi serta harga yang harus dibayarkan," jelasnya.
Kondisi ini menurutnya, terjadi karena jumlah pupuk di Jember melimpah dan petani di masa saat ini masih belum begitu membutuhkan pupuk.
"Sehingga praktik bundling ini dilakukan, agar stok pupuknya bisa segera terjual," pungkasnya.
Melihat praktik ilegal ini, Politisi PDI Perjuangan ini pun segera melakukan berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
"Kami meminta kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan untuk merevitalisasi Gakpoktan di Jember dengan menambahkan anak-anak muda serta perempuan, yang mampu mengoperasikan aplikasi sehingga pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran," tegasnya.
Di sisi lain, dirinya juga akan segera menjadwalkan pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas persoalan HET yang berbeda-beda di lapangan ini.
"Adanya perbedaan HET ini sangat merugikan petani, maka perlu langkan serius untuk bisa menselaraskan HET di Jember. Sebab praktik yang dilakukan ini ilegal," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!