Penutupan jalan tersebut pun membuat pihak Petra merasa mendapat perlakuan tidak adil karena jalan di sekitar sekolah adalah fasilitas umum dan bukan milik perorangan yang hanya dipakai untuk kepentingan warga sekitar saja.
Selain itu, Petra juga menyebut alasan soal penolakan kenaikan iuran keamanan dari RW setempat lantaran tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak transparan.
Pihak sekolah sebelumnya terpaksa membayar Rp 32 juta karena adanya intimidasi dari warga yang mengancam akan menutup jalan jika tak bayar iuran keamanan.
Meski dilakukan mediasi dengan Cak Ji pun tak didapatkan titik terang sehingga masalah ini masih berlanjut ke DPRD Surabaya.
Armuji menyebut akar permasalahan ini hanya ribut masalah iuran keamanan yang kemudian berujung pada alasan lain seperti kemacetan, hingga masalah jalan dan akhirnya jadi viral.
"Masalah ini kan bikin geger karena adanya ketidakcocokan iuran keamanan, iya toh? coba kalo Petra mau bayar 35 juta ya warga gak ribut," komentar Cak Ji.
"Karena pihak sekolah gak mau bayar akhirnya muncul keluhan masalah bising, karena macet sampe masalah AMDAL dari warga, kalo masalah jalan di sini juga sudah jadi fasilitas umum," sambungnya.
"Akhirnya mediasi ini juga gak ada titik temu, jadi monggo pihak sekolah yang mau lanjut masalah ini ke anggota Dewan, dan warga punya jalan sendiri silahkan," pungkasnya.
Permasalahan ini pun jadi perbincangan hangat netizen terutama bagi warganet dari Surabaya hingga menuai pro kontra di media sosial.
Sejumlah warganet menilai sekolah sebagai fasilitas umum yang harusnya bisa diterima oleh warga sekitar.
Baca Juga: KPU Kabupaten Mojokerto Ajak Ratusan Siswa SMK PGRI Sooko jadi Pemilih Cerdas
Beberapa warganet lainnya menganggap masalah ini harus diselesaikan secara tuntas agar masyarakat Surabaya mengetahui semua kebenarannya setelah kasus iuran keamanan ini viral di media sosial.