"Rincian alokasi anggaran, baik untuk perbaikan jalan, jembatan, saluran air, maupun sektor pertanian, harus dijelaskan secara terperinci oleh TAPD. Kami juga mempertanyakan apakah alokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp200 miliar sudah mencakup biaya pemeliharaan berkala atau hanya untuk pengadaan unit," tegasnya.
Baca Juga: Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK
"Sehingga kita tahu berapa alokasi jalan misalnya yang bisa tercover, termasuk juga pembangunan infrastruktur lainnya juga harus diperjelas dan detail," paparnya.
Ia menegaskan, agar ada kajian ulang jika memungkinkan untuk penyesuaian nominal pinjaman tersebut.
"Menurut kami bila memungkinkan ada penyesuaian nominal pinjaman, sehingga bisa turun dari angka Rp786,5 miliar tersebut," tegasnya.
Pihaknya menekankan bahwa kejelasan rincian pemanfaatan dana tersebut menjadi syarat mutlak, sebelum kesepakatan final disetujui oleh seluruh anggota dewan dalam sidang paripurna.
Ia menambahkan, terkait dengan peluang peminjaman tersebut ternyata tidak dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia.
Sebagai informasi, dalam KUA PPAS tahun 2027 anggaran tersebut diperuntukan untuk:
1. RSD Soebandi Rp130 miliar untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan.
Baca Juga: DPRD Jember Mulai Bahas APBD 2027, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tembus Rp4,5 Triliun
2. RSD Balung Rp56,57 miliar untuk pembangunan gedung dan penyediaan tempat tidur pasien.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
4. Dinas Perhubungan Rp200 miliar untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI