Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut tetap bergantung pada persetujuan DPRD Kabupaten Jember. Apabila tidak mendapat persetujuan legislatif, pemerintah daerah tetap akan menjalankan pembangunan sesuai kemampuan APBD.
"Kalau DPRD setuju kita lanjutkan. Kalau tidak setuju juga tidak masalah. Jember tetap membangun dan tidak akan kekurangan uang. Ini bagian dari politik anggaran yang harus diputuskan bersama," katanya.
Gus Fawait juga memastikan, dana talangan tersebut tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Karena skema pembiayaan telah dirancang agar tidak mengganggu postur APBD di masa mendatang, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun kewajiban keuangan lainnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI