"Adil itu tidak harus semuanya mendapat. Dalam konteks MBG, tidak semua anak harus menerima. Kelompok masyarakat yang tergolong mampu seharusnya tidak menjadi prioritas penerima," jelasnya.
Baca Juga: DPRD Jember Pelajari TPST BLE Banyumas, Solusi Atasi Darurat Sampah di TPA
Politisi PDI Perjuangan ini menerangkan, penerima MBG ini yang masuk dalam kategori Desil 8,9 dan 10 seharusnya tidak menjadi prioritas penerima program ini.
"Maka seharusnya program MBG ini menyasar pada penerima manfaat yang masuk dalam kategori Desil 1-7 minimal. Karena jika anak orang mampu pasti akan enggan mengkonsumsi MBG, dan ini akan menjadi mubazir juga jika tidak dikonsumsi," terangnya.
Ia menambahkan, jika proses evaluasi ini bisa dilakukan secara maksimal oleh pemerintah pusat hingga daerah, maka akan berdampak pada penghematan fiskal.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI