SketsaNusantara.id - Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum tengah menjadi sorotan publik. Fasilitas tersebut diketahui dibangun sebagai bagian dari upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Namun, alih-alih mendapat respons positif sepenuhnya, proyek ini justru memicu beragam pertanyaan dari warganet, terutama terkait mekanisme pengelolaan serta insentif yang melekat pada operasional dapur SPPG.
Perbincangan ini mencuat setelah sebuah unggahan dari akun Twitter @menuembegejelek pada 4 April 2026 menjadi viral. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mempertanyakan alasan keterlibatan kementerian dalam pembangunan dapur SPPG, mengingat sebelumnya fasilitas serupa juga dikaitkan dengan institusi lain seperti aparat keamanan.
Baca Juga: Tegas! BGN Hentikan Insentif Mitra MBG Jika Fasilitas Tak Layak atau Gagal Operasi
“Kalau kementerian juga punya dapur, terus mitranya siapa? Insentif Rp6 juta itu masuk ke mana?” tulis akun tersebut.
Unggahan itu juga menampilkan video tur singkat (room tour) dapur SPPG yang berlokasi di Cileungsi. Dalam video tersebut, terlihat fasilitas dapur yang cukup modern dengan standar kebersihan tinggi.
Dapur tersebut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti ruang pengolahan yang steril, peralatan masak higienis, sistem sirkulasi udara yang baik, serta pengelolaan limbah yang disebut telah memenuhi standar keamanan pangan (food grade). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SPPG tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengacu pada standar tertentu.
Meski demikian, fokus perhatian publik bukan hanya pada fasilitas, melainkan pada aspek regulasi dan tata kelola program. Beberapa warganet mempertanyakan apakah pembangunan dan pengelolaan SPPG oleh kementerian sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ada pula yang menyinggung soal skema kelembagaan. Sebagian beranggapan bahwa dapur SPPG seharusnya dikelola oleh pihak tertentu seperti yayasan atau mitra resmi, bukan langsung oleh instansi pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai jalur administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Komentar lain dari warganet menyoroti potensi kerumitan dalam pelaporan anggaran jika dapur tersebut berada di bawah kementerian. Mereka mempertanyakan apakah insentif operasional, termasuk dana sebesar Rp6 juta per dapur, akan tercatat sebagai bagian dari anggaran negara atau berasal dari sumber lain.
Baca Juga: Viral! Mobil Pengantar Makanan MBG Kedapatan Angkut Sampah, SPPG Siriwini 002 Dikecam
Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa tren pembangunan SPPG bisa meluas ke berbagai kementerian, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan jika tidak diatur secara jelas.
Di sisi lain, ada juga warganet yang menilai reaksi publik terhadap proyek ini terlalu berlebihan. Mereka beranggapan bahwa keberadaan dapur SPPG justru dapat membantu percepatan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.