SketsaNusantara.id – Semangat gotong royong ditunjukkan oleh puluhan kepala desa di Kabupaten Jember menjelang pesta demokrasi tingkat desa tahun depan.
Sebanyak 99 kepala desa menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 menggunakan skema pembiayaan swadaya, tanpa bergantung penuh pada kucuran dana APBD.
Komitmen ini mencuat setelah adanya dialog serap aspirasi antara para pimpinan desa dengan Pemerintah Kabupaten Jember di kawasan Rembangan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kenali Ciri-Cirinya, Disnaker Jember Ingatkan Pencari Kerja Waspadai Rayuan Manis Loker Fiktif
Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis di tengah kebijakan penyesuaian fiskal daerah, akibat pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan rasa haru sekaligus apresiasi mendalam atas inisiatif para kepala desa tersebut. Menurutnya, kemandirian anggaran ini sangat membantu stabilitas keuangan daerah.
"Saya sangat tersentuh dengan sikap 99 kepala desa yang bersedia mendanai Pilkades secara mandiri. Ini adalah bantuan besar bagi daerah, mengingat saat ini postur APBD kita sedang mengalami tekanan akibat pemotongan anggaran pusat," ungkap Bupati Fawait saat ditemui di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat 27 Maret 2026.
Baca Juga: Pemkab Jember Percepat Pencairan Beasiswa 2026, Gus Fawait Undang Mahasiswa Berkumpul Sabtu Ini
Ia menjelaskan bahwa, skema swadaya ini tidak akan membebani satu pihak saja, melainkan dilakukan melalui mekanisme gotong royong yang proporsional.
Sebagai bentuk timbal balik, pemerintah daerah berencana mengalihkan anggaran yang semula dialokasikan untuk Pilkades ke sektor lain yang lebih produktif.
"Jika biaya pemilihan bisa ditanggung bersama oleh para kandidat, dana APBD yang terselamatkan akan kami kembalikan ke desa dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur. Ini adalah skema pertukaran yang adil demi kemajuan masyarakat desa," tegasnya.
Baca Juga: Susul Pemprov Jatim, Pemkab Jember Siapkan Skenario Work From Home
Fenomena ini dinilai bukan sekadar urusan efisiensi uang negara, melainkan cerminan kuatnya rasa tanggung jawab dan solidaritas di tingkat akar rumput.
“Dengan skema ini bisa kolaborasi antara pemerintah desa dan daerah ini dapat menjadi model percontohan pembangunan berkelanjutan di wilayah lain,” imbuhnya.