SketsaNusantara.id - Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dikabarkan menerima teror setelah berulang kali menyampaikan kritik terhadap program MBG.
Informasi tersebut mencuat melalui unggahan akun X Jaringan GUSDURian (@GUSDURians) yang menyoroti kronologi serta substansi kritik yang disampaikan Tiyo dalam sejumlah kesempatan, termasuk saat aksi pada 13 Februari lalu.
Dilansir SketsaNusantara.id dari akun X Jaringan GUSDURian (@GUSDURians), disebutkan bahwa Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM mendapat teror setelah berkali-kali mengkritik program MBG.
Baca Juga: Sindiran Satir Lewat Kopi Americano, Bintang Emon Soroti Polemik MBG hingga Nasib Guru Honorer, Warganet: Kenyataan Pahit Jadi WNI
Dalam orasinya pada aksi 13 Februari 2026, Tiyo disebut mengungkap banyak sekali masalah yang timbul akibat proyek ini.
Kritik yang dilontarkan Tiyo bukan sekadar bersifat umum, melainkan menyasar substansi kebijakan. Bersama orator lain, ia menilai program MBG secara gamblang bekerja sebagai mesin yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Tiyo mengkritik MBG yang secara gamblang bekerja sebagai mesin ekonomi borjuis di mana keuntungan hanya berputar pada kalangan pejabat, politisi, dan orang-orang kaya yang mendapat proyek.
Dalam orasinya pada aksi 13 Februari 2026, Tiyo disebut mengungkap banyak sekali masalah yang timbul akibat proyek ini.
Kritik yang dilontarkan Tiyo bukan sekadar bersifat umum, melainkan menyasar substansi kebijakan. Bersama orator lain, ia menilai program MBG secara gamblang bekerja sebagai mesin yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Tiyo mengkritik MBG yang secara gamblang bekerja sebagai mesin ekonomi borjuis di mana keuntungan hanya berputar pada kalangan pejabat, politisi, dan orang-orang kaya yang mendapat proyek.
Baca Juga: Detik-Detik Mobil MBG Disoraki Siswa MTs di Tenjo Bogor, Telat Datang, Anak Terpaksa Menunggu Sebelum Pulang
Istilah “mesin ekonomi borjuis” yang digunakan dalam kritik tersebut menjadi sorotan tersendiri.
Narasi itu menilai bahwa program yang seharusnya menyasar pengentasan kemiskinan justru dinilai beredar di kalangan menengah atas.
Disebutkan pula bahwa program ini jauh dari pengentasan kemiskinan karena justru beredar pada kalangan menengah atas.
Lebih lanjut, kritik tersebut menggambarkan program MBG sebagai sebuah sistem yang terus dipaksakan berjalan, bahkan dalam kondisi yang dinilai tidak relevan.
Istilah “mesin ekonomi borjuis” yang digunakan dalam kritik tersebut menjadi sorotan tersendiri.
Narasi itu menilai bahwa program yang seharusnya menyasar pengentasan kemiskinan justru dinilai beredar di kalangan menengah atas.
Disebutkan pula bahwa program ini jauh dari pengentasan kemiskinan karena justru beredar pada kalangan menengah atas.
Lebih lanjut, kritik tersebut menggambarkan program MBG sebagai sebuah sistem yang terus dipaksakan berjalan, bahkan dalam kondisi yang dinilai tidak relevan.
Baca Juga: Masuk Bulan Ramadhan 2026, BGN Tegaskan MBG Bebas UPF dan Makanan Pedas demi Keamanan Gizi Penerima Manfaat
“Sebagai mesin, ia akan terus dipaksa bekerja bahkan dalam situasi yang akal sehat sulit cerna,” tulis akun @GUSDURians.
Kritik ini diperjelas dengan contoh bahwa ketika masa libur sekolah atau bulan Ramadan, program tersebut tetap dijalankan.
Narasi tersebut mengajak publik untuk membayangkan skenario alternatif penggunaan anggaran.
“Bayangkan. Ketika libur sekolah atau Ramadhan, MBG tetap dipaksakan ada. Padahal jika dana itu dialihkan, dana MBG bisa membantu memulihkan lokasi-lokasi bencana yang ada di Indonesia,” tulis @GUSDURians.
Pernyataan ini menyoroti perdebatan tentang prioritas alokasi anggaran negara dan efektivitas kebijakan publik.
Dalam dinamika aksi, peserta demonstrasi bahkan melontarkan sindiran keras terhadap program tersebut.
“Saking geregetannya sama pemerintah, peserta aksi menyebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi,” demikian keterngan unggahan tersebut.
Ungkapan ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan sebagian peserta aksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Situasi semakin memanas ketika Tiyo mengunggah dugaan adanya upaya membungkam kritik melalui intimidasi.
“Kemarin, Tiyo mengunggah bagaimana ‘invisible hand’ mencoba menghentikan suaranya melalui teror terhadap ibunya. Sebuah teror yang amat keji,” tulis @GUSDURians.
Dugaan teror terhadap anggota keluarga menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek keamanan pribadi dan kebebasan berpendapat.
Isu teror terhadap keluarga pengkritik kebijakan publik menimbulkan kekhawatiran luas.
Dalam konteks demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Dugaan intimidasi, apabila terbukti, berpotensi mencederai prinsip tersebut.***
“Sebagai mesin, ia akan terus dipaksa bekerja bahkan dalam situasi yang akal sehat sulit cerna,” tulis akun @GUSDURians.
Kritik ini diperjelas dengan contoh bahwa ketika masa libur sekolah atau bulan Ramadan, program tersebut tetap dijalankan.
Narasi tersebut mengajak publik untuk membayangkan skenario alternatif penggunaan anggaran.
“Bayangkan. Ketika libur sekolah atau Ramadhan, MBG tetap dipaksakan ada. Padahal jika dana itu dialihkan, dana MBG bisa membantu memulihkan lokasi-lokasi bencana yang ada di Indonesia,” tulis @GUSDURians.
Pernyataan ini menyoroti perdebatan tentang prioritas alokasi anggaran negara dan efektivitas kebijakan publik.
Dalam dinamika aksi, peserta demonstrasi bahkan melontarkan sindiran keras terhadap program tersebut.
“Saking geregetannya sama pemerintah, peserta aksi menyebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi,” demikian keterngan unggahan tersebut.
Ungkapan ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan sebagian peserta aksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Situasi semakin memanas ketika Tiyo mengunggah dugaan adanya upaya membungkam kritik melalui intimidasi.
“Kemarin, Tiyo mengunggah bagaimana ‘invisible hand’ mencoba menghentikan suaranya melalui teror terhadap ibunya. Sebuah teror yang amat keji,” tulis @GUSDURians.
Dugaan teror terhadap anggota keluarga menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek keamanan pribadi dan kebebasan berpendapat.
Isu teror terhadap keluarga pengkritik kebijakan publik menimbulkan kekhawatiran luas.
Dalam konteks demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Dugaan intimidasi, apabila terbukti, berpotensi mencederai prinsip tersebut.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!