SketsaNusantara.id - Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace memantik perdebatan luas.
Forum tersebut dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Isu Palestina menjadi latar utama keikutsertaan Indonesia dalam dewan itu.
Sejumlah organisasi Islam nasional menyampaikan sikap berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan sudut pandang politik dan kemanusiaan yang beragam. Diskursus ini berkembang di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai langkah pemerintah sebagai keputusan tepat. PBNU melihat keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari komitmen historis. Komitmen tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyadari adanya kontroversi publik. Namun PBNU menilai kehadiran Indonesia diperlukan di berbagai arena global.
Pendekatan ini dianggap membuka ruang menyuarakan kepentingan Palestina.
“Menurut saya, keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar Gus Yahya, Jumat 30 Januari 2026.
PBNU juga menilai situasi global berada dalam fase ketidakmenentuan.
Dalam kondisi tersebut, kehadiran Indonesia dinilai penting secara diplomatik.
PBNU memandang platform internasional perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Pandangan berbeda disampaikan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah menekankan pentingnya sikap realistis dan proporsional. Terutama terkait rencana kontribusi finansial Indonesia dalam forum tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti kondisi keuangan nasional.
Ia mengingatkan kewajiban negara terhadap rakyat tetap menjadi prioritas.