Hingga kini, tindakan AS menyerang Venezula, menangkap Presiden Nicolas Maduro hingga pengambilalihan pemerintahan Venezuela masih terus menuai protes. Aksi ujuk rasa terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat, dan juga Venezuela.
Bagi Anies, respons terhadap krisis Venezuela bukan semata soal sikap moral, melainkan strategi bertahan hidup di dunia yang semakin terfragmentasi.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu membangun jembatan antarnegara berkembang dan kekuatan global, alih-alih tunduk pada logika kekuatan destruktif.
"Aksi unjuk rasa ini juga dapat berfungsi sebagai katalis untuk mereformasi tata kelola Global dari perspektif Selatan," tuturnya.
Dalam pandangannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran tersebut, asalkan berani melampaui diplomasi simbolik dan mengambil langkah yang lebih proaktif di panggung internasional.
"Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin inisiatif di PBB untuk memperkuat suara negara-negara berkembang, khususnya mengenai sumber daya strategis," ucap Anies.
"Ini bukan sekedar respon moral, tetapi strategi bertahan hidup di dunia yang terfragmentasi, yang menekankan kepemimpinan yang membangun jembatan daripada menyerah pada kekuatan-kekuatan yang destruktif," pungkasnya.
Pernyataan Anies turut mendapat respons positif dari sejumlah tokoh, salah satunya mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal.
Mantan Duta Besar Amerika Serikat itu memuji pandangan Anies yang dinilai substantif, berprinsip, dan penuh pertimbangan.
Dino Patti Djalal sependapat dengan Anies, menilai invasi militer AS dalam penangkapan Maduro sebagai "penculikan pemimpin" negara.
"Invasi militer dan penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bahwa hukum rimba telah gantikan hukum internasional," tulisnya melalui akun X @dinopattidjalal yang diunggah pada hari Sabtu, 3 Januari 2026.
Dino Patti Djalal melihat tindakan AS ke Venezuela dianggap layaknya "hukum rimba". Negara kuat bertindak semena-mena terhadap negara lain sebagai sinyal dunia yang semakin berbahaya.
Ia juga mempertanyakan sikap Dewan Keamanan PBB dan menyebut situasi di Venezuela sebagai ujian bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
"Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi 'semau gue' terhadap negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order," tandasnya.