SketsaNusantara.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara tegas mengecam tindakan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump belakangan ini mengumumkan penangkapan Nicolas Maduro atas dakwaan narkoterorisme pada hari Sabtu, 3 Januari 2025
Trump secara terbuka juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Venezuela sementara waktu hingga proses transisi dianggap aman.
Tak hanya itu, Trump mengatakan bahwa AS akan mengelola sumber daya Venezuela, termasuk cadangan minyaknya, sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan pemerintah Amerika dalam membangun infrastruktur dan menstabilkan negara tersebut.
"Kami akan menjalankan negara itu sampai tiba saatnya kami bisa melakukan transisi yang aman tepat dan bijaksana," kata Trump dalam konferensi per pada hari Sabtu, 3 Januari 2025.
"Bisnis minyak di Venezuela telah gagal total, selama bertahun-tahun mereka hampir tak memompa apapun jika dibandingkan dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Perusahaan minyak terbesar di dunia dari AS akan masuk memperbaiki infrastruktur dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut," jelasnya.
Langkah militer AS ini menuai kecaman publik hingga mendapat atensi dari Anies Baswedan.
Melalui akun X miliknya, Anies menilai langkah intervensi AS di Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini dijunjung tinggi Amerika.
"Serangan militer AS terhadap Venezuela sangat disayangkan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan multilateralisme yang telah lama diperjuangkan Amerika," tulisnya, dikutip SketsaNusantara.id dari akun X @aniesbaswedan yang diunggah hari Sabtu, 3 Januari 2026.
Dalam unggahannya, Anies menilai tindakan sepihak tersebut menunjukkan kontradiksi serius dalam praktik politik global Amerika Serikat.
Ia menyoroti ironi ketika AS memposisikan diri sebagai penjaga demokrasi dunia, namun melakukan intervensi militer tanpa mandat internasional yang jelas.
Dalam konteks dunia multipolar saat ini, Anies menilai tindakan tersebut semakin problematik, terutama di tengah menguatnya pengaruh Rusia dan Tiongkok di kawasan Amerika Latin.
"Sebagai negara yang mengklaim sebagai penjaga demokrasi global, tindakan unilateral ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi prinsip-prinsip tersebut, terutama di dunia multipolar saat ini di mana pengaruh Rusia dan Tiongkok di Amerika Latin semakin kuat," ujarnya.