SketsaNusantara.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember memberikan laporan kepada rakyat, terkait berbagai kinerja yang dilakukan sepanjang tahun 2025.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Dalam penyampaian laporan kepada rakyat tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mengatakan transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah rakyat.
Baca Juga: Silpa APBD 2025 Tembus Rp700 Miliar, DPRD Jember Segera Lakukan Evaluasi Kinerja OPD dan Program
"Maka dari itu berbagai program, kebijakan yang telah dilakukan ini harus diketahui, dievaluasi dan diperbaiki. Karena ini komitmen PDI Perjuangan yang selalu berada di sisi rakyat kecil," ujarnya di DPC PDI Perjuangan, Jumat 2 Januari 2026.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan bersama elemen DPRD Jember telah memperjuangkan nasib ribuan tenaga Non ASN, yang kondisinya sempat terancam dirumahkan karena kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember juga secara tegas menolak adanya pemutusan kerja secara massal di lingkungan Pemkab Jember," imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, dilakukan upaya untuk mengawal persoalan ini hingga ada secercah harapan bagi tenaga Non ASN.
"Dengan diterbitkannya SK Pengangkatan kepada 8.344 tenaga honorer PPPK Paruh Waktu," ungkapnya.
Kedua, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah utama dalam tercapainya kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: DPRD Jember Temukan Perumahan Berdiri di Atas Sungai, Komisi C Soroti Dugaan Permainan Perizinan
"Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas meminta untuk memaksimalkan retribusi parkir, sebagai sumber pendapatan daerah dengan dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat," sambungnya.
Ketiga di sektor pertanian, Edi mengungkapkan jika PDI Perjuangan konsen dalam melindungi lahan pertanian yang kini diambang alih fungsi lahan yang semakin masif.