Laporan Kepada Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember: Kinerja dan Amanah Harus Dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat

Maka dari itu, Fraksi PDI Perjuangan yang digawangi oleh Komisi B DPRD Jember membuka posko pengaduan yang bertujuan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

Kedelapan, Ia mengungkapkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendorong terbentuknya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Baca Juga: Rencana Pembangunan Street Food di Area Alun-alun, DPRD Jember Minta Pemerintah Lakukan Kajian dan Uji Publik Terlebih Dulu

"Perda ini sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan negara, yang berlandaskan Pancasila agar ke depan generasi penerus bangsa bisa mengimplementasikan setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya," ungkapnya.

Kesembilan, Fraksi PDI Perjuangan juga merespon cepat pasca terjadinya banjir beberapa waktu lalu.

"Dengan memberikan berbagai bantuan sembako dan memastikan secara langsung, kondisi masyarakat yang terdampak banjir tersebut," sambungnya.

Baca Juga: Dorong Pembuatan Sistem Pengawasan Pendapatan Berbasis Digital, DPRD Jember: Jangan Ada Kebocoran PAD Lagi

Kesepuluh, dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah juga berdampak pada pemerintahan desa yang mana anggarannya berkurang rata-rata sekitar Rp200 juta.

"Kondisi ini akan berpotensi memperlambat program penting yang selama ini mendorong peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan rakyat di desa," paparnya.

"Oleh karena itu, fraksi terus menyerukan agar pembahasan kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi desa serta memastikan strategi baru yang mampu menjaga kelangsungan program pembangunan desa," terang Candra.

Baca Juga: PAD Hingga November 2025 Capai Rp803,4 Miliar, Komisi C DPRD Jember Minta Bapenda Optimalkan Potensi Pendapatan Lainnya

Kesebelas, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar pelayanan adminduk agar tepat sasaran dan memastikan setiap masyarakat memiliki dokumen yang sah.

Kedua belas, Candra menambahkan partainya akan mengawal dan memastikan sekolah gratis bagi masyarakat Jember.

"Berdasarkan putusan MK sudah jelas ada larangan untuk menarik biaya SPP dan berbagai bentuk pungutan lainnya, sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi," tutupnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI