SketsaNusantara.id - Pasca terjadinya banjir di sejumlah kecamatan di Jember yang berdampak hingga ke pemukikaman warga, DPRD Jember meminta segera dilakukan pencabutan izin perumahan yang nakal.
Hal ini berdasarkan hasil pendalaman, terkait dengan adanya sepadan sungai yang dialih fungsikan sebagai bangunan.
Kondisi ini menjadi salah satu dampak terjadinya banjir yang melanda pemukiman warga beberapa hari lalu.
Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar ini juga menghadirkan beberapa asosiasi pengusaha perumahan mulai REI, Aversi dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta Dinas Lingkungan Hidup.
"Hasil rapat tadi bahwa kami mendapatkan banyak sekali infomasi dan data, terkait pengembang perumahan yang disinyalir mendirikan bangunan di sepadan sungai," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 22 Desember 2025.
Padahal, berdasarkan regulasi sepadan sungai harus terbebas dari bangunan agar tidak terjadi penyempitan ruas sungai.
Baca Juga: Banjir Rendam Ribuan Pemukiman Warga, DPRD Jember Ancam Sanksi Tegas Bagi Pengembang Perumahan Nakal
Ia mengungkapkan, akan memastikan dengan turun lapangan agar dilihat secara langsung bagaimana kondisi sungai yang ditutupi oleh bangunan tersebut.
"Maka kami sudah sampaikan tadi, bila nantinya ada bangunan yang berada di sepadan sungai maka ini sudah melanggar regulasi dan harus mendapatkan sanksi tegas," imbuhnya.
Melihat kondisi tersebut, Politisi Gerindra ini menegaskan OPD terkait agar memastikan perizinannya dan dikonversikan dengan kondisi di lapangan apakah sudah sesuai atau tidak.
Baca Juga: Bandara Notohadinegoro Butuh Perbaikan Infrastuktur, DPRD Jember Dorong Fasilitasnya Segera Dibenahi
"Jika benar-benar melanggar maka kami merekomendasikan izin berusaha perumahannya ini harus dievaluasi dan bila perlu dicabut. Kami tegaskan jangan main-main dengan perizinan, karena ini sangat menentukan," tegasnya.
"Tidak hanya itu, kami tadi menerima informasi bahwa ada perumahan yang tidak sesuai site plannya. Ini kan sudah pelanggaran makanya harus segera disikapi," paparnya.