Menurutnya, publik bisa memandang presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan dan pilihan pembantu-pembantunya.
Kondisi ini juga terkait dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi tersebut memunculkan sorotan karena sejumlah anggotanya merupakan mantan atau petinggi aktif Polri.
Sri Radjasa menilai komposisi ini menurunkan kepercayaan publik yang semula berharap reformasi berjalan lebih luas.
Ia menyatakan bahwa keterlibatan para mantan petinggi Polri membuat publik bertanya terkait kesungguhan reformasi tersebut.
Narasinya menyebut bahwa situasi ini menimbulkan kesan adanya reformasi yang tidak sepenuhnya kuat atau hanya berjalan setengah hati.
Sri Radjasa juga menyoroti aksi walk out dari proses mediasi yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah tokoh lain.
Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap komisi yang dibentuk untuk menangani reformasi Polri. Ia menyebut langkah tersebut muncul setelah permintaan agar para tersangka tidak memberikan pendapat dalam pertemuan.
Diketahui, lima dari sepuluh anggota komisi tersebut merupakan figur petinggi Polri, seperti Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Idham Azis, dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri. Keberadaan mereka menjadi bagian dari sorotan publik dalam isu reformasi institusi kepolisian.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!