news

Purbaya Yudhi Sadewa Tegur Pemda Gegara Uang Rp215 Triliun Diam di Bank hingga Ekonomi Tidak Berputar

Senin, 20 Oktober 2025 | 22:00 WIB
Menkeu Purbaya tak tahu ada pendanaan APBN untuk kerusakan ponpes. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Angka ini turun 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga menyoroti penurunan belanja modal lebih dari 31 persen dan belanja barang serta jasa yang turun 10,5 persen.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah menurun 10,86 persen akibat turunnya pajak dan dividen BUMD. Banyak daerah, kata Purbaya, justru menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah.

“Daerahnya jadi kering, barangnya tidak bisa berputar. Harusnya walaupun belum dibelanjakan, uangnya tetap berada di daerah,” ujarnya.

Purbaya menilai peran Bank Pembangunan Daerah penting dalam menyalurkan likuiditas kepada pelaku usaha lokal.

Karena itu, ia mendorong perbaikan kinerja bank daerah agar mampu menopang aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.

Sorotan terhadap lambatnya penyerapan anggaran bukan kali pertama disampaikan Purbaya.

Sebelumnya, ia juga menyoroti realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berjalan lambat. Dari target 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025, baru sekitar 180 ribu unit yang terealisasi hingga September.

“Tapi saya ingin lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita tidak pindahkan uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahkan ke tempat lain dulu,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, efektivitas anggaran harus dijaga agar dana negara tidak menganggur dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Keuangan juga menyiapkan kebijakan pemutihan bagi masyarakat yang terhambat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah karena tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.

Kebijakan ini akan dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan pada Kamis, 23 Oktober 2025.

“Nah, itu kita akan meeting dengan OJK nanti, saya minta hari Senin Pak Heru menulis betul ada seratus ribu orang yang seperti itu," terangnya.

"Artinya kalau diputihkan yang di bawah Rp1 juta, katanya pengembang juga mau bantu bayar,” tukas Purbaya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!

Halaman:

Tags

Terkini