Kamis, 4 Juni 2026

Purbaya Yudhi Sadewa Tegur Pemda Gegara Uang Rp215 Triliun Diam di Bank hingga Ekonomi Tidak Berputar

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Senin, 20 Oktober 2025 | 22:00 WIB
Menkeu Purbaya tak tahu ada pendanaan APBN untuk kerusakan ponpes. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Menkeu Purbaya tak tahu ada pendanaan APBN untuk kerusakan ponpes. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

SketsaNusantara.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengingatkan pemerintah daerah agar segera mempercepat penggunaan anggaran.

Ia menilai, lambatnya serapan belanja daerah membuat perputaran ekonomi tersendat dan menghambat pertumbuhan di tingkat lokal.

Purbaya menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait besarnya dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan.

Baca Juga: Dapat Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong dan Bahas Asset di Kafe, Purbaya Yudhi Sadewa Tak Segan Untuk Memecat: Saya Persulit Hidupnya!

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025, Tito mengungkapkan total dana kas pemerintah daerah mencapai Rp215 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota.

DKI Jakarta menjadi daerah dengan saldo tertinggi, lebih dari Rp19 triliun. Tito menjelaskan, sebagian kepala daerah menahan pencairan anggaran karena alasan teknis dan birokratis.

Baca Juga: Bawa Kabar Bahagia! Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Pengangguran Mulai Mudah Cari Kerja di Bulan Desember 2025 Nanti

“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” ujar Tito.

Kondisi itu kemudian disorot oleh Purbaya. Ia menegaskan, dana yang tidak segera digerakkan akan menghambat laju ekonomi nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan uang publik berputar demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Purbaya.

Menkeu mencatat, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X