Kesanggupan tersebut didasarkan pada fleksibilitas anggaran kementerian atau lembaga yang masih bisa disesuaikan.
Baca Juga: Rapat Komisi X, Anggota DPR RI Desak Kenaikan Gaji Honorer, Sebut Gaji Rp300 Ribu Tidak Manusiawi
Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini juga menjelaskan bahwa dana yang tidak terserap hingga akhir tahun akan ditarik oleh negara untuk kemudian dialokasikan pada program sejenis, salah satunya bansos pangan.
Adapun program bansos pangan ini menargetkan 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp7 triliun.
Program ini rencananya akan mulai disalurkan pada Oktober-November 2025.
Selain menanggapi usulan DPR, Purbaya juga menyampaikan rencananya membentuk tim khusus untuk mengawasi penyerapan anggaran.
Menurut Menteri Keuangan yang dilantik pada 8 September 2025 ini, masih ada program pemerintah yang lambat dalam realisasinya.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” imbuhnya dalam rapat perdananya dengan DPR pada 10 September 2025 lalu.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!