SketsaNusantara.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya membatalkan aturan yang sebelumnya merahasiakan belasan dokumen persyaratan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Kebijakan ini dicabut setelah menuai kritik luas dari berbagai lapisan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik.
Salsa Erwina Hutagalung pun memberikan tanggapan mendalam melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @salsaer.
Kebijakan ini dicabut setelah menuai kritik luas dari berbagai lapisan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik.
Salsa Erwina Hutagalung pun memberikan tanggapan mendalam melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @salsaer.
Dilansir SketsaNusantara.id dari video tersebut, ia dengan tegas menguraikan pandangannya mengenai pentingnya transparansi dan keadilan dalam penerapan hukum.
“Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya,” ucap Salsa membuka videonya dengan sapaan akrab.
“Banyak banget yang DM dan juga komen ngasih tau tentang KPU, jadi dimana Capres dan Cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya,” jelasnya bahwa kebijakan KPU sempat membuat warganet resah.
“Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya,” ucap Salsa membuka videonya dengan sapaan akrab.
“Banyak banget yang DM dan juga komen ngasih tau tentang KPU, jadi dimana Capres dan Cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya,” jelasnya bahwa kebijakan KPU sempat membuat warganet resah.
Baca Juga: Tuntutan Berat untuk Hasto Kristiyanto di Sidang Suap KPU, Jaksa Ungkap Peran Kunci hingga Upaya Perintangan Penyelidikan
Menurut Salsa, KPU berdalih aturan ini sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2002 tentang data pribadi yang menjamin kerahasiaan data. Namun, ia menilai alasan hukum tersebut tidak seimbang dalam penerapannya.
“Kenapa hukum itu tajam kepada kita, rakyat, tapi tumpul kepada penguasa,” kata Salsa.
“Harusnya keadilan itu nggak tebang pilih dong. Semua manusia sama derajatnya di mata hukum,” ucapnya menekankan bahwa keadilan hukum seharusnya tidak tebang pilih.
Menurut Salsa, KPU berdalih aturan ini sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2002 tentang data pribadi yang menjamin kerahasiaan data. Namun, ia menilai alasan hukum tersebut tidak seimbang dalam penerapannya.
“Kenapa hukum itu tajam kepada kita, rakyat, tapi tumpul kepada penguasa,” kata Salsa.
“Harusnya keadilan itu nggak tebang pilih dong. Semua manusia sama derajatnya di mata hukum,” ucapnya menekankan bahwa keadilan hukum seharusnya tidak tebang pilih.
Baca Juga: Akun Media Sosial X KPU Diretas? Berikut Ancaman Hukuman yang Menanti Pelaku Peretasan
Lebih jauh, Salsa mengungkapkan bahwa publik berhak mendapat transparansi agar tidak terjebak dalam perpecahan.
“Seharusnya gimana caranya kita kasih transparansi sebesar-besarnya biar masyarakat bisa fokus menjalankan fungsinya dan tidak ada jadinya malah perpecahan,” lanjutnya. Ia menilai keterbukaan informasi adalah fondasi penting bagi demokrasi yang sehat.
Salsa juga menyampaikan solusi yang sangat jelas. Ia mengajak para calon presiden dan wakilnya untuk bersikap terbuka terkait rekam jejak dan pengalaman.
Lebih jauh, Salsa mengungkapkan bahwa publik berhak mendapat transparansi agar tidak terjebak dalam perpecahan.
“Seharusnya gimana caranya kita kasih transparansi sebesar-besarnya biar masyarakat bisa fokus menjalankan fungsinya dan tidak ada jadinya malah perpecahan,” lanjutnya. Ia menilai keterbukaan informasi adalah fondasi penting bagi demokrasi yang sehat.
Salsa juga menyampaikan solusi yang sangat jelas. Ia mengajak para calon presiden dan wakilnya untuk bersikap terbuka terkait rekam jejak dan pengalaman.
Baca Juga: KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Rp162,9 Miliar Sisa Anggaran Pilgub Jatim
“Aku sarankan kalau bisa mungkin yang mau jadi capres dan cawapres buka aja, mungkin kita perlu tahu sepak kerjanya apa sih sebelumnya, CV-nya, pengalaman kerjanya apa, visi-misinya apa, ijazahnya kalau bisa juga dites dan disahkan,” tuturnya.
Menurutnya, keterbukaan ini akan mengurangi kecurigaan publik sekaligus memperkuat kepercayaan rakyat.
Tak berhenti di situ, Salsa menegaskan perlunya menolak praktik politik dinasti.
“Aku sarankan kalau bisa mungkin yang mau jadi capres dan cawapres buka aja, mungkin kita perlu tahu sepak kerjanya apa sih sebelumnya, CV-nya, pengalaman kerjanya apa, visi-misinya apa, ijazahnya kalau bisa juga dites dan disahkan,” tuturnya.
Menurutnya, keterbukaan ini akan mengurangi kecurigaan publik sekaligus memperkuat kepercayaan rakyat.
Tak berhenti di situ, Salsa menegaskan perlunya menolak praktik politik dinasti.
Baca Juga: Terpilih Nahkodai Koperasi Merah Putih, Eks Anggota KPU Jombang Tancap Gas Susun Kepengurusan
“Kita hancurkan politik dinasti di generasi kita. Kita pilih orang-orang yang bener-bener capable karena kemampuan mereka, bukan karena mereka anak siapa. Setuju nggak?” serunya dalam video.
“Pas ini terbit KPU udah dengerin aspirasi rakyat dan peraturannya dibatalkan! Yay. Yuk berantas politik dinasti dinegara cantik jelita ini,” tulis Salsa dalam caption unggahannya yang menandai apresiasinya terhadap langkah KPU sekaligus seruan untuk memberantas politik dinasti.
Respons positif pun membanjiri kolom komentar unggahan video Salsa yang membahas transparasi dalam kebijakan pemerintah.
“Semangat kak Salsa,” tulis @syaikabutik_medan.
“Keren kaa, suarakan terus aspirasi rakyat,” puji @alfarabi_fernandez3.
Sehat sehat terus ka, jangan kasih kendor nanti mereka bikin gebrakan yg ngadi ngadi lagi,” pesan dari @lizjoongki13.
“Pagi kak.. Yang terbaru sudah dibatalkan dari kpu kak cuma sampai saat ini memang belum ada transparan kak @salsaer,” tulis @septi_faiffaniati_3 yang menandakan bahwa masyarakat tetap menunggu kejelasan.
Konten yang diunggah Salsa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga solusi konkret. Ia menyoroti bahwa keadilan hukum harus berlaku bagi semua, tanpa pengecualian, dan menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci agar rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi.***
“Kita hancurkan politik dinasti di generasi kita. Kita pilih orang-orang yang bener-bener capable karena kemampuan mereka, bukan karena mereka anak siapa. Setuju nggak?” serunya dalam video.
“Pas ini terbit KPU udah dengerin aspirasi rakyat dan peraturannya dibatalkan! Yay. Yuk berantas politik dinasti dinegara cantik jelita ini,” tulis Salsa dalam caption unggahannya yang menandai apresiasinya terhadap langkah KPU sekaligus seruan untuk memberantas politik dinasti.
Respons positif pun membanjiri kolom komentar unggahan video Salsa yang membahas transparasi dalam kebijakan pemerintah.
“Semangat kak Salsa,” tulis @syaikabutik_medan.
“Keren kaa, suarakan terus aspirasi rakyat,” puji @alfarabi_fernandez3.
Sehat sehat terus ka, jangan kasih kendor nanti mereka bikin gebrakan yg ngadi ngadi lagi,” pesan dari @lizjoongki13.
“Pagi kak.. Yang terbaru sudah dibatalkan dari kpu kak cuma sampai saat ini memang belum ada transparan kak @salsaer,” tulis @septi_faiffaniati_3 yang menandakan bahwa masyarakat tetap menunggu kejelasan.
Konten yang diunggah Salsa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga solusi konkret. Ia menyoroti bahwa keadilan hukum harus berlaku bagi semua, tanpa pengecualian, dan menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci agar rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!