SketsaNusantara.id - Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 menjadi momen refleksi bagi banyak orang, termasuk bagi Thomas Trikasih Lembong.
Mantan Menteri Perdagangan yang akrab disapa Tom Lembong itu mengungkap makna "kemerdekaan" setelah bebas pasca mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto pasca terjerat kasus dugaan korupsi impor gula.
Tom Lembong mendapat hak prerogatif dari Presiden sehingga menghentikan proses hukum dan penghapusan hukuman pidana terhadapnya.
Pasca kebebasannya, Tom membagikan refleksi mendalam melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang tiba-tiba mencuri perhatian publik.
Dalam unggahannya, Tom mengunggah foto dirinya sedang menjalani sidang di pengadilan Tipikor Jakarta. Ia merenungkan serta menyadari bahwa setiap orang “terpenjara” dan sedang berjuang memerdekakan diri dari berbagai tekanan maupun kondisi sosial di lingkungan sekitar.
"Sebagai warga yang baru saja di-merdekakan: Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke‑80," tulisnya dikutip SketsaNusantara.id dari akun Instagram @tomlembong yang diunggah pada hari Minggu, 17 Agustus 2025.
"Dalam tahanan, saya sempat berpikir: memang kita semua berjuang dalam 'penjara' kita masing‑masing. Kita 'terpenjara' oleh tekanan batin, tekanan keuangan, atau tekanan sosial," tandasnya.
Ia juga menyampaikan pesan menyentuh, agar masyarakat saling membantu memerdekakan orang lain yang hingga kini masih merasa “dijajah” oleh ketidakadilan.
"Kita dijajah atau di-bully oleh kondisi yang tidak adil. Mungkin momen di bulan kemerdekaan ini, kita bisa berkomitmen untuk saling membantu, saling memerdekakan dari 'penjara' kita masing-masing," pesannya.
Unggahan ini memantik empati dan menginspirasi banyak orang. Pesannya sekaligus menyadarkan bahwa setiap orang belum merasakan "kemerdekaan".
Banyak warganet mengapresiasi unggahan Tom yang menyampaikan pesan mendalam soal perjuangan setiap individu untuk terbebas dari belenggu ketidakdilan dan persepsi sosial yang kini semakin banyak ditemui karena kebijakan pemerintah yang membuat tak berpihak pada rakyat.