Rachman menyampaikan, pengusulan ini nantinya berbasis by name by NIK dan juga akan dikonfirmasi berkaitan dengan statusnya keaktifan, formasi usulan hingga diusulkan atau tidaknya oleh instansi terkait.
“Semua tersistem dan ada syarat yang harus dipenuhi, misalnya ada satu nsaja yang tidak terkonfimasi maka sistem di BKN tidak bisa memprosesnya,” jelasnya.
Baca Juga: Tunggu Pasokan BBM Datang, Pemkab Jember Bikin Solusi Urai Antrean Panjang Pengendara
Ia juga menjelaskan, bahwa dalam penataan tenaga honorer ini ada surat dari pemerintah pusat bahwa yang menjadi prioritas adalah R2 atau Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), R3 atau pelamar yang masuk dalam data BKN.
“Kalau untuk R2 dan R3 ini total yang wajib diusulkan ada sebanyak 5064 orang, ini sudah mandatori. Kecuali ada yang meninggal atau tidak melanjutkan bisa digantikan,” ungkapnya.
Kendati demikian, 3526 tenaga honorer yang terdata saat ini akan masuk ke dalam PPPK Paruh Waktu karena berbagai pertimbangan.
“Jadi tidak semua dari R4 ini yang diusulkan ke PPPK Paruh Waktu, karena ada berbagai pertimbangan mulai dari faktor kebutuhan hingga ketersediaan anggarannya,” imbuhnya.
“Meskipun, saat ini ketersediaan anggaran sudah ada di masing-masing OPD, tetapi tidak bisa asal semua dimasukkan dan ini bisa berimbas ke belanja pegawai yang membengkak,” tukasnya.
Maka dari itu, dalam beberapa hari ke depan akan memastikan data-data tenaga honorer khususnya R4 ini sudah sesuai agar segera bisa diusulkan.
“Usulan ini semua berbasis kekuatan keuangan daerah, harapan kami memang bisa mengakomodir semua tetapi akan kembali dihitung keuangan daerahnya,” tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI