“Ain't reading all these. Intinya satu/seribu, peristiwa keji itu terjadi dan ga ada pengadilan yang empatik tersebut. Mau diuji secara hukum lagi? Negara ada investigasi serius soal peristiwa tersebut? Hukum di sini ga pernah berpihak ke korban pelecehan seksual yg kalian anggap sepele kan?” kritik akun @tomiechains.
“Sebagai pejabat publik, respon paling bijak adalah mundur, bukan klarifikasi pernyataan. Anda seorang pejabat dan tiap tindak tanduk Anda seyogyanya menjadi panutan dan patut dikritisi masyarakat luas,” tulis akun @nikooesw.
Tidak hanya itu, netizen juga menunjukkan catatan sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tepatnya saat pembentukan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) yang turun menyelidiki kerusuhan Mei 1998, termasuk peristiwa pemerkosaan massal.
Disebutkan bahwa hasil penyelidikan saat itu termasuk data mengenai korban yang langsung dikirim ke faksimile pribadi Habibie.
Di balik urgensi klarifikasi, respons publik menunjukkan bahwa narasi sejarah bukan hanya soal data, tetapi juga soal empati dan mengakui luka yang nyata bagi banyak orang. ***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini