Wakil Bupati Jember, Djoko Siswono, menanggapi bahwa pemerintah masih membuka ruang diskusi untuk mempertimbangkan kehendak publik.
“Jika mayoritas masyarakat menolak, tentu ini akan dievaluasi kembali. Kebijakan harus berpihak kepada kebutuhan nyata di lapangan,” katanya usai sidak di Bapenda Jember.
Para aktivis berharap pemkab tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih mengutamakan perlindungan bagi perempuan dan anak di Jember.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini