Aktivis Gencar Tolak Penghapusan DP3AKB Jember, Peleburan ke Dinsos Dinilai Abaikan Urusan Perempuan dan Anak

SketsaNusantara.id – Gelombang penolakan terhadap rencana penghapusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember semakin menguat.

Para aktivis menilai keputusan pemerintah daerah yang ingin melebur urusan perempuan dan anak ke Dinas Sosial (Dinsos) berisiko besar, terutama di tengah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Direktur Institut Ahimsa, Mahardika Yamini, menegaskan bahwa kebijakan ini dapat mempersempit akses bagi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan.

Baca Juga: Pemkab Jember Gelar Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Awak Media, Bupati Gus Fawait Sampaikan Pentingnya Peran Media

“Perempuan dan anak menghadapi masalah yang kompleks dan butuh pendekatan khusus. Menyatukannya dengan isu sosial lain justru bisa mengabaikan kebutuhan mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi SketsaNusantara.id.

Menurutnya, jika DP3AKB dilebur, maka perhatian pemerintah terhadap isu ini akan berkurang.

“Tak hanya SDM yang terdampak, tetapi juga efektivitas program dan anggaran bisa tergerus. Kami akan terus mengadvokasi agar DP3A tetap berdiri sendiri,” tegasnya.

Baca Juga: Jadi Pembicara di Forum Sinergisitas Media dengan Pemkab Jember, Gogot Cahyo Baskoro: Media Punya Peran Penting dalam Peningkatan Citra Pemerintah

Sejalan dengan itu, Ketua LBH Jentera Perempuan Indonesia, Fitriyah Fajarwati, juga menyampaikan ketidaksetujuannya.

Ia menekankan bahwa pemerintah pusat memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), yang berarti isu ini merupakan prioritas nasional.

“Di tingkat daerah, keberadaan DP3AKB sangat penting sebagai kepanjangan tangan Kemen PPA dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak,” ungkapnya.

Baca Juga: Ciptakan Suasana Kondusif Selama Jam Sahur, Polres Jember Intensifkan Patroli Dini Hari

Senada, Ketua Peace Leader Indonesia, Redy Saputra, mengingatkan bahwa tugas Dinsos sudah cukup berat. Jika urusan perempuan dan anak ditambahkan, dikhawatirkan fokus terhadap isu ini semakin menurun.

“Kalau digabung, anggarannya akan berkurang, dan bisa jadi penanganan kasus hanya sebatas bantuan sosial berupa sembako,” katanya.