"Memang dari total tersebut sudah kami berhentikanm, karena telah banyak melakukan pelanggaran berat dan sisanya harus dilatih untuk menyesuaikan sistem selanjutnya yang akan diterapkan," pungkasnya.
Baca Juga: Jabatan Sekretaris Daerah Kosong, DPRD Minta Pemkab Jember Segera Koordinasi dengan Bupati Terpilih
Pihaknya menilai, kebutuhan juru parkir di Jember masih kurang banyak maka perlu ada penambahan tetapi masih akan menunggu skema yang diterapkan.
"Kalau menambah ada perubahan pola bukan lagi pegawai tetap tetapi menjadi mitra, termasuk parkir liar nantinya bisa dijadikan mitra yang pasti melihat kualitas SDMnya," jelasnya.
"Skema yang disiapkan bukan pengangkatan tenaga honorer ya, tapi lebih ke pemberdayaan bagi hasil bisa 60:40 atau 50:50 nantinya," ungkapnya.
Baca Juga: DPC PKB Jember Desak Pemkab Jember Minta Maaf, Usai Ribuan Tenaga Honorer yang Bakal Dirumahkan
Agus menyampaikan, kalau saat ini jumlah juru parkir di lingkungan Dishub Jember masih mengcover sekitar 17 Kecamatan saja dan sisanya masih belum.
"Nah, ini yang masih kita pikirkan untuk bisa meningkatkan PAD kita dan menyiapkan metode pembayarannya," jelasnya.
Dirinya menilai, jika skema pembayaran parkir berlangganan ini yang paling masuk akal.
"Karena di beberapa daerah menggunakan ini dan jumlah PAD yang didapatkan naik secara siginifikan," sambungnya.
"Ditambah lagi saat ini pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor di Jember sekitar 20 ribu unit, dan setiap bulannya bertambah 1-3 persen," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI