Beda dari Rezim Jokowi, Prabowo Bakal Bebaskan Penghina Pejabat Negara, Rocky Gerung: Selamat Datang Demokrasi

SketsaNusantara.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengeluarkan kebijakan besar terkait kebebasan berpendapat.

Pemerintah memastikan tidak akan ada lagi pemenjaraan bagi warga yang mengkritik pejabat negara di bawah UU ITE.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, juga menegaskan bahwa di era Prabowo, hak untuk berpendapat dan berekspresi tidak akan dibatasi oleh ancaman hukum.

Baca Juga: Kunto Aji Sentil Jokowi Soal 'Investor Ngantri' di IKN yang Kini Terancam Mangkrak Imbas Pemblokiran Anggaran, Komentar Fanny Soegi Bikin Salfok

“Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara,” kata Pigai, Rabu 5 Februari 2025.

Kebijakan tersebut mengindikasikan perubahan besar dalam cara pemerintah menangani perbedaan pendapat. Meskipun UU ITE masih berlaku, penerapannya tidak lagi digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis.

Rocky Gerung menilai kebijakan ini sebagai penegasan posisi Prabowo dalam soal hak asasi manusia. Menurutnya, langkah ini menunjukkan perbedaan mencolok antara rezim Jokowi dan pemerintahan saat ini.

Baca Juga: Dulu Ngotot Bangun IKN, Sekarang Mangkrak dan Lepas Tangan? Jokowi Tersenyum Santai: Sudah Bukan Saya

Ia menyoroti bagaimana di era Jokowi, UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik dan menekan oposisi.

"Betul-betul jadi alat pembatas juga antara rezim sebelumnya dan rezim hari ini, antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Di era Pak Jokowi begitu banyak UU ITE itu dijadikan alasan untuk membungkam oposisi, membungkam critical thinking, critical political point of view," kata Rocky, dikutip SketsaNusantara.id dari video kanal Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu 8 Februari 2025.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Terang-terangan Setuju dengan Rencana Prabowo Potong Anggaran Otorita IKN, Warganet Singgung Jokowi: Emang Mulyono Ngerepotin...

Di era pemerintahan Jokowi, UU ITE banyak digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Beberapa aktivis, akademisi, dan jurnalis mengalami ancaman hukum hanya karena menyuarakan pendapatnya secara terbuka.

Tidak sedikit yang berakhir di balik jeruji besi akibat tuduhan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara.