Aliansi Masyarakat Bersatu Tuntut Pembukaan Akses Jalan Rambipuji-Puger, Komisi C DPRD Jember Segera Koordinasikan ke Pemprov Jatim

SketsaNusantara.id - Perwakilan Aliansi Masyarakat Bersatu mendatangi DPRD Jember, untuk menuntut pembukaan akses jalan Kecamatan Rambipuji ke Kecamatan Puger.

Pasalnya, pasca penolakan masyarakat terkait banyaknya kendaraan berat yang melintas dan membuat jalan menjadi rusak, Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembatasan akses.

Pembatasan akses jalan ini hanya diperuntukan kepada pengguna truk yang bobotnya 15 ton ke bawah.

Baca Juga: Babak Akhir Toko Berjaringan di Jember, Komisi B DPRD Jember Perintahkan CV Indomorida Copot Logo dan Tak Beroperasi Lagi

Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, jalan berlubang di sepanjang jalan Rambipuji hingga Puger ini menjadi keluhan masyarakat.

"Maka beberapa minggu lalu, Pemkab Jember besama perwakilan Pemprov Jatim serta perwakilan masyarakat, sudah mendapatkan kesimpulan dan diberlakukan pembatasan," terangnya saat dikonfirmasi usai rapat, di DPRD Jember, Senin 3 Februari 2025.

Ia menjelaskan, para sopir truk, pedagang UMKM dan beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya ke Pemkab Jember, terkait adanya pembatasan jalan ini namun tidak ditemui oleh Bupati Jember.

Baca Juga: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jember Sebut CV Indomorida, Belum Miliki Izin Usaha Pendirian Toko Berjaringan

"Bupati ini tidak menemui oleh perwakilan dan malah melakukan kunjungan kerja dengan PT Imasco, nah pertanyaannya mengapa tidak mau menemui? padahal sebelumnya masyarakat yang komplain ditemui," imbuhnya.

Melihat kondisi tersebut, Ardi menyampaikan jika saat pertemuan beberapa waktu lalu ini hanya sebatas kesimpulan dan bukan kesepakatan.

"Jadi kami besok akan ke Provinsi Jawa Timur untuk menemui Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan, terkait persoalan jalan ini," ujarnya.

Baca Juga: Supir Truk Geruduk Pemkab Jember Tolak Pembatasan Akses Jalan Provinsi Rambipuji-Puger

Salah satu pembahasannya menurut Ardi, persoalan kenaikan kelas jalan provinsi yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.

"Kami meminta agar kelas jalan yang dikelola provinsi ini bisa naik, dari kelas 3 ke kelas 1," terangnya.