PMK Merebak di 10 Kecamatan di Jember, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Ternyata Tak Miliki Anggaran Vaksin di 2025

Dengan kondisi ini, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan Bupati Jember untuk bisa mengeser anggaran untuk pembelian vaksin bagi hewan ternak.

Baca Juga: Temukan Praktik Kios Jual Harga Pupuk Bersubsidi di Atas HET, Ketua Komisi B DPRD Jember: Itu Ilegal Harus Disikapi!

"Adanya perubahan ini, kita harus koordinasi dulu terkait pembelian vaksin PMK ini, maka yang memungkinkan akan dilakukan pergeseran atau anggaran pembelian obat lainnya sebagian dialokasikan untuk vaksin," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menyampaikan memang belum ada pengendalian hewan ternak dari luar Jember sehingga potensi adanya PMK kembali terjadi.

"Sudah ada 10 kecamatan yang terdampak, ini kita minta Dinas untuk serius mengatasi persoalan ini agar tidak merebak ke wilayah lain," ungkapnya.

Baca Juga: Penyakit Mulut dan Kuku Serang Sapi-Sapi di Jember, Komisi B DPRD Jember Minta Dinas Peternakan Segera Lakukan Penanganan

Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan, terkait anggaran vaksin yang tidak dialokasikan di tahun 2025 bisa disisipkan melalui anggaran pembelian obat-obatan lainnya.

"Jangan sampai stoknya tidak ada, yang sekarang kan sudah expired date atau kadaluarsa, sehingga perlu ada pengadaan lagi," tambahnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk bisa melakukan kembali edukasi kepada peternak.

Baca Juga: Kasus PMK Kembali Muncul di Jember, Puluhan Sapi Milik Peternak Terjangkit

"Edukasi harus terus dilakukan dan proses vaksinasi juga, termasuk juga meminta masyarakat tidak perlu panik dalam menghadapi PMK," tutupnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!