Hati-Hati! Jangan Anggap Wajar 'Serangan Fajar', Ini Ancaman Hukuman Bagi Pemberi dan Penerimanya

SketsaNusantara.id - Selama ini mungkin masyarakat tak banyak yang tahu bahwa amplop 'serangan fajar' jelang Pemilu bisa menyeret mereka ke ranah hukum pidana.

'Serangan fajar' dari salah satu calon yang merupakan bagian dari praktek money politik bisa jadi oleh masyarakat awam dianggap merupakan hal yang wajar terjadi.

Hal itu kemudian diterangkan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja seperti dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube KOMPAS TV.

Baca Juga: Hadir Bersama Bobby Nasution ke TPS Bersama Ketiga Buah Hatinya, Penampilan Kahiyang Ayu Jadi Sorotan, Harga Tas yang Dipakai Setara...

Rupanya money politik yang dilakukan pasangan calon atau calon pada jelang Pemilu selain dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi juga mengandung hukum pidana.

Kedua unsurnya, yakni pemberi dan penerima serangan fajar rupanya mengandung sangsi hukum pidana pada kedua belah pihak diatas.

Lalu apa sajakah sangsi hukum atau sangsi pidana bagi pemberi dan penerima serangan fajar tersebut?

Baca Juga: Kabar dari Pilkada 2024 di Sumatera Utara, 3 Orang Jadi Tersangka Pembawa Amplop Bernilai Ratusan Juta Rupiah Diduga Bagian dari Money Politik

Ketua Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi Pemilu dan Pilkada berbeda.

Dimana ancaman hukuman bagi Pilkada memiliki ancaman hukuman yang lebih berat daripada Pemilu bagi pemberi dan penerima serangan fajar sebagai bentuk money politik.

Pada Pemilu, ancaman hukuman bagi pelaku money politik adalah 2 tahun penjara, sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku money politik Pilkada minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan (6 tahun).

Baca Juga: Anies Baswedan Sekeluarga Nyoblos di TPS Lebak Bulus, Simbol Jari Abah Saat Tunjukan Kertas Suara Jadi Sorotan, Netizen: Jenius Pak...

Sedangkan denda yang ditetapkan adalah minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Ancaman hukuman tersebut berlaku bagi pemberi dan penerima serangan fajar sebagai bentuk money politik.