Gerakan Relawan Demokrasi Kembali Datangi DPRD Jember, Koordinator: Demokrasi Bobrok Akibat Penyelenggara Tak Netral!

SketsaNusantara.id - Banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu di Pilkada Jember, Gerakan Relawan Demokrasi kembali mendatangi DPRD Jember.

Hal ini dimaksudkan untuk meminta kejelasan atas banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu Jember.

Koordinator aksi Ferdian mengatakan, merasa prihatin dengan kondisi demokrasi di Jember dan pelaksanaan Pilkada Jember yang tidak berjalan dengan baik.

Baca Juga: Kepung KPU Jember, Ratusan Pendemo Beberkan Bukti Oknum Penyelenggara Diduga Tak Netral

"Kondisi ini karena adanya fenomena pelanggaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan demokrasi di Jember bobrok," ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Jumat 15 November 2024.

Indikasi yang sudah dikumpulkan oleh Gerakan Relawan Demokrasi ini berupa bukti-bukti di lapangan, pasalnya karena penyelenggara pemilu ini terlibat aktif dalam memihak salah satu paslon tertentu.

"Kami melihat bahwa ada oknum penyelenggara dari beberapa Kecamatan seperti PPK Jelbuk, Sukowono, Pakusari, Panwascam Mayang, Sumberbaru dan beberapa penyelenggara lainnya," terangnya.

Baca Juga: Soal Isu PKI dan Nasab Kiai, Begini Kata Keponakan Gus Firjaun

Selanjutnya, Ferdian menegaskan tidak pernah ada hasil pemeriksaan laporan yang diungkapkan ke publik oleh Bawaslu Jember.

"Dari 32 laporan ini masih tidak ada rilis dari Bawaslu Jember, hal ini menunjukan bahwa kinerja dari Bawaslu Jember ini sangat buruk," imbuhnya.

Maka pihaknya, menuntut beberapa hal yang disampaikan kepada DPRD Jember, KPU Jember dan Bawaslu Jember di antaranya:

Baca Juga: Pendemo Robohkan Gerbang Bawaslu, Massa Desak Oknum Penyelenggara yang Tak Netral untuk Segera Dipecat

1. Pansus Pilkada DPRD Jember untuk tegas dalam tugas pokok dan fungsinya dalam mengatasi permasalahan Pilkada Jember ini

2. Bawaslu dan KPU Jember segera menindak tegas oknum penyelenggara yang tidak netral, berdasarkan ketentuan yang berlaku